BPN Melalui Diskoprindag Diduga Lakukan Pungli Dalam Pelaksanaan PRONA Dan PTSL

Viewer : 27 Kali
IMG-20210712-WA0012
Kabid koprasi diskoprindag Pesibar

Pesisir Barat_Lampung, Libasnews.co.id-

Diduga BPN melalui Koprindag Pesisir Barat (pesibar) melanggar aturan yang telah di sepakati oleh tiga menteri yaitu Surat Keputusan Bersama (SKB) masalah Proyek Operasi Nasional Agraria(PRONA)dan juga PTSL, yang di lakukan sertifikasi tanah secara massal dan secara terpadu.

Keputusan yang diambil oleh tiga menteri yaitu menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan Nasional, Menteri dalam negeri dan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, yang mengambil keputusan bersama Nomor, 25/SKB/V/2017, Nomor, 590-3167A tahun 2017, Nomor : 34 tahun 2017. Yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960, sebagai operasionalisasi pasal 33 tahun 1945.

M.Irsyad, selaku Kepala Bidang(Kabid) koprasi, Dinas perindustrian dan perdagangan(diskoprindag) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) pesisir barat mengakui dan mengatakan kepada awak media waktu ditemui di ruang kerjanya, 

“Itukan jatah Kitakan 250 untuk 4 kecamatan yaitu Pulau Pisang (pulpis), Karya Penggawa, Way Krui dan Pesisir Tengah “.ucapnya.

” Pulpis itu di back,up BPN 50 porsil, kemudian di Karya penggawa kita kasih 50 ditambah 20 jadi 70, kemudian Way Krui 50 ditambah 20 jadi 70, Pesisir Tengah 50 juga ditambah 10 jadikan 60, keseluruhan jadi 250, ” sambungnya

Berapa kita pungut,per porsir ? Tanya awak media kepada kabid, !

M.Irsyad, ” perporsir itukan kita pungut Rp.400,000. ” Jawabnya Kabid.

Dan waktu ditanya tentang keputusan kesepakatan 3 menteri M.Irsyad mengakui tidak tau masalah keputusan 3 menteri mengenai PRONA dan Agraria. (Yn/team).

ARTIKEL TERKAIT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *