Diduga Kades Gililana Selewengkan ADD/DDS dan Penjualan Tanah Negara, Kapolda Sulteng Diminta Turun Tangan

Viewer : 828 Kali
Diduga Kades Gililana Selewengkan ADD/DDS dan Penjualan Tanah Negara
Diduga Kades Gililana Selewengkan ADD/DDS dan Penjualan Tanah Negara

Morut_Sulteng, LibasNews.co.id –

Oknum kepala Desa Gililana, Laudin diduga kuat nekad berdayakan mall administrasi keuangan Desa, untuk melepaskan diri dari jeratan Hukuman penyalahgunaan anggaran ADD/DDS sejak tahun 2015 hingga 2019, dan Penjualan Tanah Negara di Desa Gililana, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara (Morut).

Berdasarkan keterangan sejumlah toko masyarakat di daerah itu, saat crew libasnews.co.id melakukan penelusuran, bahwa selama Laudin Lamala menjabat sebagai kepala Desa di Gililana, senantiasa mempertontonkan aksi arogannya memangsa regulasi (peraturan) melakukan pergantian perankat desa sesuai keinginannya guna memuluskan upaya manipulasi data realisasi Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) kurun waktu 2015 – 2019.

Salah satu Kepala Dusun dan sejumlah anggota Linmas Desa Gililana yang berhasil dimintai keterangannya menjelaskan kepada crew libasnews.co.id, bahwa Dia diangkat hanya melalui penunjukan langsung dan tidak pernah mendapatkan surat Keputusan dari Kepala Desa Gililana.

“Saya jadi kepala Dusun hanya ditunjuk langsung oleh pak Kades (Kepala Desa, red) pak. Selama saya jadi kepala Dusun pak, tidak pernah dapat SK. Saya juga tidak tau apa apa, saya hanya ditunjuk, yaa Saya terima, “ujar salah seorang kepala Dusun, diamini sejumlah anggota Linmas di Desa tersebut.

Penelusuran lanjutan, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Musrim Juma saat ditemui dan diminta tanggapannya terkait hal tersebut membenarkan dan lebih jauh menguraikan sejumlah kasus dugaan penyalahgunaan jabatan dan penyelewengan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) selama Laudin menjabat sebagai kepala Desa Gililana.

“Pernyataan Kepala Dusun itu benar pak. Di desa ini luar biasa pak. Pak kades ini selama menjadi kepala Desa, bisa kita lihat langsung dilapangan. Realisasi Anggaran banyak yang fiktif. Laporan pertanggung jawaban Keuangan Desa sarat dengan kongkalikong. Sejak tahun 2015 hingga 2019, sudah ratusan Juta rupiah anggaran yang diselewengkan, kok Insfektorat turun kelapangan tidak ada temuan. Kami sudah beberapa Kali mengajukan laporan ke Bupati dan DPR Morut, ditembuskan ke Kapolres dan Kacabjari Morut, hingga saat ini belum ada kejelasan. Olehnya itu kami minta Kajati Sulteng memeriksa seluruh element terkait tanpa tebang pilih, demi menyelamatkan Desa Kami “ujar Musrim, diamini sejumlah tokoh masyarakat di Desa itu.

Disisi lain kata Musrim “Bukan cuma itu pak, Ada juga Transaksi penjualan Tanah Negara yang statusnya berada dalam Kawasan Hutan Lindung seluas 10Ha kepada pihak Perusahaan Tambang Pt. Vasda dengan harga 350juta. Tanah “imbuh Musrim, seraya kembali diamini ratusab warga Desa Gililana di Balai Desa Gililana.

Teekait dugaan penjualan tanah negara yang diduga berada dalam Kawasan Hutan Lindung tersebut, sejumlah tokoh masyarakat meminta Kapolda Sulteng turun tangan mengusut tuntas atas obyek yang dimaksud. (AL/Tomo)

ARTIKEL TERKAIT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *