DPRD Kolaka Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pekerjaan Umum Koltim, ULP dan Pembangunan

Viewer : 36 Kali
DPRD Kolaka Timur Gelar RDP dengan Dinas dan ULP
DPRD Kolaka Timur Gelar RDP dengan Dinas dan ULP

Laporan : Andi Zulfitrah

Kolaka Timur_Sultra, Libasnews.co.id-

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pekerjaan Umum Koltim, ULP dan Pembangunan bertempat di ruang rapat DPRD, kamis, 22/04/2021.

Rapat yang dipimpin langsung Ketua Komis 3 Yudo Handoko bersama anggota Dewan lainya Ramli Majid Yosep Sahaka dan Anwar Anas bersifat tertutup. RDP tersebut berkaitan dengan belum di mulainya pekerjaan proyek dengan anggaran fantastis yang bersumber dsri Dana Alokasi Khusus (DAK) 2021, sementara kontrak sudah berlangsung sejak 17 pebruari lalu. Ironisnya hingga saat ini belum juga ada tanda tanda di mulainya pekerjaan pengaspalan.

Terparah adalah proyek pengasplan jalan 4 km di Desa Lere Jaya Kecamatan Lambandia yang menelan anggaran 8 Milyar sampai saat ini masih bayangan semu.

Usai RDP Yudo Kepada Media menyampaikan bahwa memang RDP tersebut sangat alot, saling klaim, saling tuding pun terjadi antara ULP dan Dinas PU, “pernyataan ULP bahwa proses evaluasi ada tahapanya sampai ke evaluasi PPK/PA, namun hal tersebut dibantah langsung Kadis PU atas pernyataan ULP tersebut bahwa dirinya tidak pernah dilibatkan sama sekali dalam tahapan evaluasi proses lelang”, kata Yudo menjelaskan kondisi perdebatan digelar secara tertutup.

Sementara itu Kadis PU Bio Mansur dengan sikap tenang akan memberikan teguran kepada pihak kontraktor bila memang pekerjaanya belum dikerjakan, “saya akan melakukan peneguran, terkait pemutusan kontrak itu ada aturan mainya, kalau berturut – turut kita tegur tapi tidak ada respon baru kita ambil tindakan”, tegas Bio Mansur.

Ditanya soal uang muka apakah sudah cair atau belum, kembali Kadis PU menegaskan, “sampai hari ini saya belum tau apakah sudah cair 30 persen atau belum, tapi yang jelas SP2D sudah saya tandatangan seminggu yang lalu jadi tergantung keuangan, karena beda tahun lalu dengan tahun ini, kalau tahun lalu Dinas yang sudah lengkap boleh mencairkan di KPPN, namun tahun ini bila ada dinas belum selesai Administrasi DAK nya maka akan terpending semua Dinas yang ada di daerah itu”, ungkapnya.

Masih kata dia, “sebenarnya kendalanya bukan uang muka karena ada contoh seperti tempat lainya sudah jalan, kalau aspal saya belum tau karena belum ketemu kontraktornya, yang jelas mereka sudah siap. Masalah waktu tidak akan terlambat karena kontrak itu sampai bulan 10”, terangnya.

Ditempat yang sama kepala ULP Dewa mengatakan, terkait RDP kami hanya memberikan tanggapan apa yang menjadi tupoksi kami selaku pengadaan barang jasa, kami hanya sampai ditahapan penyedia, kalau dilapangan soal progresnya itu masuk ditahapan pelaksana kontrak dan itu rananya PPK kami tidak punya hak mengomentari karena bukan tupoksi kami”, pungkasnya.

ARTIKEL TERKAIT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *