Dugaan Pungli Sertifikat “Gratis” Di Lutim Kembali Disoal. Marthen : “250 Ribu Berlaku Seluruh Indonesia”

Viewer : 212 Kali
Kepala Badan Pertanahan Luwu Timur
Kepala Badan Pertanahan Luwu Timur

Malili, libasnews-
Merebaknya isu dugaan pungutan liar (Pungli) dalam program pemberian sertifikat melalui jalur PTSL (Prona) serta jalur redistribusi dikabupaten Luwu Timur kembali menjadi sorotan.
Pasalnya, program yang dicanangkan pemerintah untuk memudahkan masyarakat mendapatkan bukti kepemilikan tanah secara gratis ini justru diduga kuat dijadikan bisnis oknum tertentu.
Dari hasil penelusuran awak media libasnews ditemukan sejumlah informasi yang menyebutkan bahwa pengadaan sertifikat tanah melalui kedua jalur tersebut tidaklah gratis sebagaimana informasi yang selama ini diinformasikan kemasyarakat.
Hal itu diungkapkan kasubsi pertanahan Luwu Timur, sekaligus koordinator penyaluran sertifikat melalui jalur redistribusi yang akrab disapa Pak Sam.
Dalam penjelasannya kepada awak media, Pak Sam menegaskan bahwa penyaluran sertifikat melalui sistim redistribusi dan PTSL dikenakan biaya sebesa 250 ribu rupiah.
Terpisah, Marthen Rante Tondok, Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur pun membenarkan pernyataan staffnya tersebut.
Menurutnya, pembayaran sebesar 250 ribu rupiah itu berlaku diseluruh indonesia dan sudah diatur dalam peraturan SKB 3 Menteri.
Anehnya, diawal penjelasannya, Marthen Rante Tondok berulang kali menegaskan jika pengurusan sertifikat melalui jalur redistribusi dan PTSL sama sekali tidak dipungut biaya, alias gratis. Namun setelah beberapa saat, kepala badan pertanahan tersebut kembali membuat pernyataan bahwa yang melakukan pungutan adalah kepala desa.
Keanehan lain dari pernyataan pihak BPN yakni rincian pengalokasian dana sebesar 250 ribu rupiah yang disebutkan untuk biaya patok, materai dan biaya operasional lain. Dalam pernyataan tersebut, Marthen menjelaskan jika pemilik lahan boleh menggunakan patok milik sendiri. Namun saat ditanya berapa pengurangan yang diberikan jika masyarakat menggunakan patok miliknya sendiri, lagi-lagi Marthen tak bisa menjawab.
Pernyataan yang disampaikannya melalui pesan whatsaapp Rabu,30/10/2019 kepada redaksi libasnews hanya mengatakan bahwa pembebanan biaya sebesar 250 ribu itu wajib dan diberlakukan diseluruh indonesia.
“250 ribu berlaku seluruh indonesia. Tdk ada beda mau luas mau jauh mau sedikit luasx sama maksimal 250,” terangnya.
Masih menurut Marthen, untuk tahun 2019, Kabupaten Luwu Timur mendapat “kuota” sebanyak lebih kurang 9500 lembar sertifikat dengan rincian, 4000 Sertifikat melalui jalur PTSL, dan 5437 sertifikat melalui jalur redistribusi. (Arsad/R1)

ARTIKEL TERKAIT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *