Habiskan Dana 2,1 Milyar. Aktivist Desak Transparansi Pengalokasian Dana Publikasi di Pemprov Sultra

Viewer : 373 Kali
IMG-20210622-WA0008
Dokumen dan nilai anggaran publikasi pemprov sultra yang mencapai 2,1 Milyar

Laporan : Andi Zulfitrah
Kendari_Sultra, Libasnews.co.id-
Kisruh pengalokasian anggaran dana publikasi yang dianggarkan dinas komunikasi dan informasi propinsi Sulawesi Tenggara terus memunculkan polemik.
Sorotan dan tuntutan transparansi penggunaan anggaran publikasi pun kian digaungkan sejumlah media, khususnya media yang berkantor di propinsi Sulawesi Tenggara.
Tuntutan transparansi pengelolaan keuangan negara tersebut berawal dari sikap kepala dinas komunikasi dan informasi Sultra yang disebut telah memangkas dana publikasi sejumlah media, bahkan ada diantaranya yang tidak dibayarkan.
Melalui pemberitaan, sejumlah pemilik media merasa “keberatan” karena jasa berita pariwara dan iklan Pemerintah Provinsi belum dibayarkan.
Dalam sebuah pemberitaan yang dirilis JurnalisSultra.Com, dengan judul “Pengelolaan Anggaran Media di Kominfo Sultra Tidak Transparan, Kadis Diduga Bermain”, salah satu pemilik media mengaku telah dibohongi kadis Kominfo propinsi sulawesi tenggara.
Dalam rilis tersebut, Abdul Muis, pemilik media Corongsultra.id mengaku “dijanji” akan menerima bayaran sebesar 30 juta. Sayangnya, janji tersebut tak kunjung ditepati.
Dalam pemberitaan tersebut, Abdul Muis mengaku hanya mendapatkan bayaran sebesar 8 juta rupiah.
“Itu pun disuruh kasih LSM yang dia tunjuk 1 juta dan fee untuk kepala seksinya” tutur Muis sebagaimana dikutip dari laman JurnalisSultra.Com.
Menurut Abdul Muis, awalnya media Corongsultra.id dijanji anggaran sebesar 60 juta rupiah, dengan komitmen anggaran tersebut dibagi dua. 30 juta untuk CorongSultra, dan sisanya untuk kadis Kominfo. Namun saat pencairan, komitmen tersebut berubah.
Lebih jauh Abdul Muis menjelaskan, “komitmen” kerjasamanya dilakukan diruangan kadis Kominfo Sultra, dimana saat itu istri sang kadis berada dalam ruangan.
“Saya ketemu di ruangannya dan dijanji seperti itu. Ada juga istrinya saat itu di dalam ruangan,” ungkap Muis sapaan akrabnya.
Kekecewaan serupa pun diungkapkan Jaspin, pemilik media Sultranews.co.id.
Direktur media Sultranews.co.id bahkan mengaku telah melakukan penarikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) karena merasa telah dibohongi.
Parahnya lagi, bukannya mendapat bayaran, Jaspin justru mengaku mendapat ancaman dari kadis Kominfo propinsi Sulawesi Tenggara.
“Kemarin saya sudah tarik LPJ karena di janji-janji sejak bulan Februari hingga saat ini belum ada realisasi pembayaran. Bahkan Kadis Kominfo pernah ancam saya mau melaporkan saya ke Polisi,” kata Jaspin.
Untuk diketahui, untuk tahun 2021, pemerintah propinsi sulawesi tenggara telah mengalokasikan anggaran Belanja Jasa Publikasi dan Periklanan sebesar 2,1 Milyar (Rp. 2.100.000.000) dengan sistem swakelola.
Sayangnya, pihak pemerintah propinsi sulawesi tenggara tidak mempublikasikan rincian pengalokasian dana tersebut, termasuk media yang bekerjasama dengan pemerintah propinsi sulawesi tenggara melalui dinas Kominfo.
Besarnya anggaran, dan “tertutupnya” informasi tentang pengalokasian dana publikasi, hingga adanya komitmen “bagi anggaran” yang disebut telah dilakukan kadis Kominfo Sultra, membuat sejumlah aktivis dan pegiat Media, khususnya yang berada di wilayah sulawesi tenggara menuntut transparansi pengalokasian dana tersebut.
Manton, salah satu aktivist pegiat anti korupsi sulawesi tenggara bahkan mengaku akan meminta sejumlah lembaga dan institusi terkait untuk melakukan audit terkait pengalokasian dana publikasi di dinas Kominfo Sultra.
Manton yang kini menjabat sekretaris pada lembaga Solidaritas Nasional Anti Korupsi dan Anti Makelar Kasus (Snak Markus) Sultra juga mengaku akan membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi terkait penggunaan keuangan negara yang sangat “fantastis” itu.

ARTIKEL TERKAIT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *