Ijin Tambang Galian Pembangunan Smelter Raksasa Virtue Dragon Disorot Anggota DPRD Dan Aktifis LSM Morut

Viewer : 1251 Kali
PT-Virtue-Dragon-Nickel-Industry-VDNI-1

Morowali Utara, libasnews.co.id, –

Pihak Rekanan PT. Virtue Dragon, PT. Gunbuster Nickel Industri (PT.GNI) yang diduga tidak “mengantongi” legalitas Ekpolitasi Atas areal Kegiatan Penambangan Galian C pada Blok Kuasa Pertambangan (KP) PT. BUMANIK, di Bungini, Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morut, Sulawesi Tengah (Sulteng), menuai sorotan tajam dari sejumlah Anggota DPRD Morut dan Aktifis LSM didaerah itu.

Hal itu terungkap saat sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Morut mendatangi lokasi proyek tersebut setelah menerima pengaduan dari masyarakat, terkait adanya dugaan penyerobotan perusahaan atas tanah Hak warga setempat. Ironisnya dalam kunjungan kerja tim Anggota DPRD Morut tersebut, ditengarai tiga Gunung atas obyek itu, telah diekspolitasi dengan dalih untuk timbunan daerah rawa dilokasi rencana pembangunan Smelter Raksasa terbesar se Asia Tenggara, dengan kapasitas 60 Tungku.

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua I DPRD Morut, Idham Ibrahim (F-NasDem) kepada awak media beberapa waktu lalu menyesalkan ulah oknum Perusahaan PT. GNI, yang belakangan diketahui adalah rekanan PT.Virtue Dragon, menggila melakukan aktivitas Penambangan material Galian C diatas Blok KP PT. Bumanik untuk kepentingan pembangunan Smelter yang diduga tidak memiliki legalitas resmi melakukan aktivitas penambangan Galian C di atas areal tersebut.

Menurut Idham, bahwa pihaknya, dalam hal ini DPRD Morut setidaknya mendapatkan pemberitahuan secara resmi dari Eksekutif, tentang rencana Investasi dari Perusahaan di daerah itu.

“Kalau ada perusahaan yang mau investasi di daerah, minimal ada surat pemberitahuan dari eksekutif, tapi ini belum ada, ”pungkas Idham, Rabu (12/02/20) lalu.

Hal tersebut diamini oleh Wardah Dg. Mamala Anggota DPRD Morut dari Fraksi Golkar (F-Golkar) Komisi II yang membidangi Pendapatam Ekonomi dan Keuangan Daerah.

Menurut Wardah saat ditemui secara terpisah oleh awak media membenarkan, bahwa terkait aktivitas penambangan galian C untuk kepentingan Pembangunan Smelter itu, selama ini pihaknya tidak pernah mendapatkan pemberitahuan secara resmi dari pihak Eksekutif, tentang keberadaan Perusahaan Tambang yang masuk Morut.

“Kami tidak pernah menerima pemberitahuan dari Eksekutif tentang aktivitas dan keberadaan Perusahaan itu. Nanti kami tahu setelah masyarakat mengadukan soal lahan mereka diatas lokasi pembangunan pabrik yang belum diganti rugi. Mereka tidak pernah melakukan sosialisasi kepada Kami. Nanti ada masalah dengan masyarakat baru Kita tahu “terang Wardah.

Disisi lain, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Sumber yang enggan disebutkan namanya di daerah itu, bahwa atas aktivitas tersebut, Pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morut hanya memperoleh Income Penpapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 8Miliyard, sementara Menurut hitungan Tim Geologist yang diturunkan oleh anggota DPRD Morut, bahwa Kegiatan yang disinyalir telah berlangsung selama kurung waktu Enam bulan sejak 2019 itu, sudah berhasil melakukan Ekspolitasi material sirtu dan galian C lainnya sebanyak 1juta metrik ton.

Dari volume galian tersebut Pemkab Morut baru mendapatkan bahagian sebesar Rp. 8Milyard, dari hitungan nominal PAD senilai Rp.24Milyard, dengan kata lain patut diduga telah terjadi pembangkangan pihak rekanan PT.GNI yang menimbulkan kerugian daerah sebesar Rp. 16 Milyard.

Olehnya itu, Sejumlah Anggota DPRD Morut dalam kapasitasnya sebagai legislasi kebijakan dilingkup Pemkab Morut, menyoroti aspek kelengkapan legalitas Dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas aktivitas penambangan Galian material Golongan C yang disinyalir telah merugikan daerah hingga puluhan Miliyard itu.

Dir.LSM JARI indonesia : DPRD Morut Harus Proaktif

Terkait dugaan keabsahan dokumen atas Kegiatan Penambangan yang dilakukan oleh PT. GNI, Direktur Eksekutif Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Advokasi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Indonesia (LSM JARI INDONESIA) saat ditemui crew libasnews.co.id di Halaman Mapolda Sulteng Palu (16/02/20) angkat bicara.

Menurut Andi Samsu Alam yang lebih akrab disapa Andi Alam, bahwa jika diharuskan adanya kelengkapan dokumen IUP atas aktivitas Penambangan Galian C di areal tersebut, maka Semestinya DPRD Morut harus proaktif melakukan Kajian analisa berbasis data secara konfrehensif.

“DPRD Morut tidak boleh tinggal diam. Kalau perlu Hal ini Dibuatkan Tim Pansus guna melakukan kajian secara konfrehensif dengan melibatkan porsenil yang ahli dibidangnya. Kita harus merunut permasalahan ini dari Hulu hingga ke Hilir. Disitu baru kita lihat sejauh mana tingkat urgensitas dampak yang ditimbulkan atas permasalahan itu “terang Andi Alam.

Hal yang dimaksudkan, Lanjut Andi Alam, dimulai dari proses Izin Perinsip, Pencadangan Lokasi, Penerbitan IUP, hingga Izin Produksi areal tersebut.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan pihak Perusahaan belum sempat dikonfirmasi, pasalnya saat crew libasnews.co.id mendatangi Kantor Perusahaan tersebut dengan maksud konfirmasi, security perusahaan tidak memperbolehkan masuk dengan dalih Humas belum ingin ketemu dengan siapapun, termasuk wartawan. (Al/rd)

ARTIKEL TERKAIT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *