JaDI Koltim Temukan Dugaan Pelanggaran Pemungutan Suara Pilkada Koltim 2020

Viewer : 65 Kali
JaDI Koltim Temukan Dugaan Pelanggaran Pemungutan Suara Pilkada Koltim 2020
JaDI Koltim Temukan Dugaan Pelanggaran Pemungutan Suara Pilkada Koltim 2020

Koltim_Sultra, Libasnews.co.id-

Pelaksanaan pemungutan suara (Tungsura) Pemilihan Kepala Daerah Kolaka Timur Rabu 9 Desember 2020 telah selesai dilaksanakan di 133 Desa/Kelurahan dan 12 Kecamatan se-Kabupaten Kolaka Timur dengan jumlah 303 TPS.

Dalam Pemantauan Pemungutan Suara yang dilakukan Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kolaka Timur sebagai lembaga Pemantau Pilkada Koltim 2020, masih ditemukan beberapa dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara.

Ketua Presidium JaDI Koltim Adly Yusuf Saepi, SH.,MH mengatakan berdasarkan hasil Pemantauan JaDI melalui rekan-rekan Pemantau yang disebar di beberapa TPS di tiap Kecamatan, memang masih ditemukan dugaan pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan Penyelenggara KPU sampai ditingkat bawah dalam hal ini PPS dan KPPS.

Lanjut Adly, dugaan pelanggaran dimaksud adalah terkait dengan teknis penyelenggaraan pada saat pelaksanaan pemungutan suara. Misal diantaranya, salah satu TPS (Tempat Pemungutan Suara) 2 Desa Simbune Kecamatan Tirawuta terjadi kekurangan surat suara di TPS sebanyak 100 lembar yang berdampak pada antrian panjang di TPS, banyaknya pemilih yang harus menunggu surat suara tambahan dari TPS lain.

Kemudian di TPS 5 Kelurahan Rate-Rate Kecamatan Tirawuta, KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak memberikan salinan DPT (Daftar Pemilih Tetap) kepada saksi sebelum pemungutan suara dimulai sebagaimana ketentuan regulasi, salinan DPT diberikan saat pemungutan suara sudah sementara berlangsung. KPPS mengumumkan dan menempel salinan DPT setelah pemungutan suara di TPS sementara berlangsung, yang seharusnya sebelum dimulai Pencoblosan semua sudah selesai ditempel.

TPS 2 Kelurahan Rate-rate terdapat pemilih yang mendokumentasikan (foto) surat suara hasil coblosan di TPS/bilik suara. KPPS memberikan kesempatan kepada pemilih e-KTP (DPTb) sebelum Jam 12.00, dan KPPS dalam memberikan kesempatan kepada pemilih tidak memeriksa dan mencocokan surat pemberitahuan pemilih dengan kartu tanda penduduk elektronik.

Di TPS 1 dan 2 Kelurahan Tababu Kecamatan Tirawuta KPPS tidak memberikan salinan DPT kepada saksi pasangan calon, salinan DPT diberikan setelah terjadi kericuhan di TPS, begitupun ketika saksi meminta Formulir keberatan, tidak diberikan oleh KPPS dengan alasan akan diberikan dan diisi sendiri oleh Ketua KPPS.

Kami juga temukan salah seorang Anggota PPS mondar-mandir dalam TPS, padahal sesuai ketentuan Peraturan KPU 18 Tahun 2020 tentang pemungutan dan penghitungan suara, yang boleh berada dalam TPS hanya Anggota KPPS, Pemilih, Pengawas TPS dan Saksi Pasangan Calon. Jangankan Anggota PPS, Komisioner KPUD saja tidak boleh masuk.

Adly Yusuf yang juga mantan Komisioner KPU Koltim ini, menilai KPU Kolaka Timur tidak profesional dalam melaksanakan penyelenggaraan Pilkada dalam tahapan Pemungutan Suara, seharusnya KPU tuntas dalam memahami regulasi dan memberikan pemahaman melalui Bimbingan Teknis kepada Penyelenggara tingkat bawahnya (KPPS), sehingga kejadian-kejadian yang nota bene hanya sepele dan remeh temeh tersebut tidak seharusnya lagi terjadi dalam pemungutan suara.

Bahkan kami mendapatkan informasi dari masyarakat adanya oknum Penyelenggara yang diduga membagikan amplop berisi uang pada malam sebelum pelaksanaan pemungutan suara untuk mempengaruhi pilihan masyarakat. Ini yang sementara kami gali dan dalami kebenarannya, dan mengumpulkan bukti, karena jika benar dan bisa dibuktikan kami akan lapor atas dugaan tindak pidana pemilihan dan membawa kasus tersebut keranah etik.

Atas temuan tersebut kami dari JaDI sebagai Pemantau Pilkada akan menindaklanjuti dengan mengumpulkan bukti-bukti terkait dan saksi atas kejadian dugaan pelanggaran dimaksud dalam pelaksanaan pemungutan suara. Dan selanjutnya akan ditindaklanjuti, dengan terlebih dulu dilakukan kajian. Tidak tertutup kemungkinan akan menjadi bahan atau laporan ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Nanti kita lihat perkembangan selanjutnya, karena tahapan masih berlangsung yaitu Rekapitulasi Hasil Pungut hitung tingkat kecamatan yang jadwalnya mulai tanggal 10-14 Desember 2020. imbuhnya.

ARTIKEL TERKAIT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *