Korban “Longsoran” Proyek Pembangunan Ruas Jalan Latuppa-Bongko-Salulimbung-Pantilang Menuntut Keadilan

Viewer : 771 Kali
IMG-20200921-WA0027
Korban “Longsoran” Proyek Pembangunan Ruas Jalan Latuppa-Bongko-Salulimbung-Pantilang Menuntut Keadilan

Palopo, Libasnews.co.id-

Tidak Puas Dengan hasil pertemuan Rapat Dengar Pendapat Yang digelar di ruang komisi dua DPRD kota Palopo pada tanggal, 14-9-2020 lalu, Ormas Pekat Ib dan LSM Aspirasi Kota Palopo mewakili anca selaku pemilik lahan Yang rusak tertimpa Longsor tanah bercampur bebatuan akibat kelalaian penumpukan Material di Pinggir Jalan pembangunan ruas jalan Latuppa-Bongko-Salulimbung-Pantilang yang menelan anggaran Rp.16.663.364.700 bersumber dari dana APBD Tk.1 melakukan unjuk rasa menuntut Ganti rugi, Senin,21/9/2020.

Aksi unjuk rasa tersebut Dimulai Dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo, dengan Pengawalan Ketat dari Personil Kepolisian Polres Palopo. 

Muhammad Irwan Alwi, ST Kepala bidang Tata lingkungan mewakili kepala dinas Lingkungan hidup Kota Palopo, menerima dan menampung Aspirasi yang di bawa oleh Pengunjuk Rasa dan menjelaskan “masalah pengrusakan lingkungan (lahan perkebunan) yang di lakukan oleh Pihak PT.Sulawesi Permai Sakti Selaku Pelaksana Proyek akan kami koordinasikan dengan Pihak Provinsi karena ini adalah kewenangan Provinsi dan kami akan akomodir dan akan tindak lanjuti ” jelasnya.

setelah mendengarkan Penjelasan Dari Kepala Bidang Tata lingkungan Yang mewakili kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo, Pengunjuk Rasa kembali melanjutkan Aksinya ke Unit Pelaksa Teknis Dinas (UPTD) Dinas Bina Marga Wilayah Satu Kota Palopo dan masih dalam pengawalan Pihak Kepolisian Polres Palopo.

Aksi terus Berlanjut, Kali ini menuju Kelokasi Mega Proyek pembangunan ruas jalan Latuppa-Bongko-Salulimbung-Pantilang yang menelan anggaran Rp.16.663.364.700 bersumber dari dana APBD Tk 1 yang berada di kelurahan latuppa kecamatan Mungkanjang Kota Palopo.

Dilokasi Proyek tersebut, Nasrum Naba selaku jendral Lapangan menuntut Pihak PT. Sulawesi Permai Sakti Selaku Pelaksana Harus Bertanggung Jawab Atas Kerusakan Lahan Perkebunan Warga.

Ketua LSM Aspirasi Kota Palopo tersebut juga mengatakan “kami dari LSM Aspirasi tidak akan pernah menerima tindakan apapun yang merugikan rakyat, dalam persoalan ini pengerjaan proyek yang mengakibatkan terjadinya kerusakan lahan pada lokasi milik anca, harus diganti rugi, bila tidak, aksi berikutnya akan melakukan pengerahan massa yang maksimal dan akan melakukan pemalangan di lokasi proyek pembangunan ruas jalan tersebut dan berdasarkan temuan di lapangan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketanaga kerjaaan, perlindungan hak milik atas sertivikat nomor 00226 sesuai Undang-Undang nomor 5 tahun 60 tentang agraria, wajib dilindungi oleh negara dan undang-undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia bahwa lahan yang dirusak itu wajib di ganti rugi, sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia dan lain-lain, negara harus memberikan rasa keadilan kepada seluruh rakyat atau setiap orang, berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan setiap orang bersamaan kedudukannya dihadapan hukum dan pemerintahan.”tegasnya.

Senada dengan Nasrum Naba, Ahmad Koordinator Ormas Pekat IB Wilayah Sulawesi selatan Dan Yusuf Ma’ruf selaku wakil ketua Ormas Pekat IB menuntut kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan atas pengrusakan lahan atas pekerjaan proyek PT. sulawesi permai sakti, sesuai pasal 406 KUH Pidana dan sangat menyayangkan Karena Oktaviansyah selaku Kepala Proyek pembangunan Ruas jalan tersebut Tidak ada Di tempat dan diduga menghindar dari Pengunjuk Rasa.

Setelah menyampaikan Unek-uneknya Pengunjuk Rasa Mebubarkan Diri Dengan tertib (agghacheno85)

ARTIKEL TERKAIT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *