Komnas HAM-RI Perwakilan Sulteng Mengutuk Tindak kekerasan terhadap Pemukulan Wartawan Saat Meliput

Viewer : 41 Kali
Komnas HAM-RI Perwakilan Sulteng Mengutuk Tindak kekerasan terhadap Pemukulan Wartawan Saat Meliput
Mengutuk Tindak kekerasan terhadap Pemukulan Wartawan Saat Meliput

Palu_Sulteng, Libasnews.co.id-

Terkait tindak kekerasan dan pengrusakan perangkat peliputan beberapa wartawan yang melakukan peliputan aksi Mahasiswa menolak penetapan Undang-Undang Cipta Kerja Kamis 8 Oktober 2020 di Kota Palu Sulawesi Tengah, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia Perwakilan Sulteng, menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa pemukulan dan pengrusakan kamera yg dialami oleh Alsih Marselina, wartawan SultengNews.com mengalami luka dan memar di wajah; Aldy Rifaldy, wartawan SultengNews.com dipukul bahu belakangnya; sementara Fikri wartawan Nexteen Media dikejar dan kamera liputannya rusak karena dibanting aparat berpakaian preman.

Peristiwa pemukulan dan Pengrusakan tersebut sungguh merusak Demokrasi di Indonesia, lebih jauh, peristiwa tersebut mencerminkan kegagalan Reformasi Birokrasi ditubuh kepolisian serta gagalnya Kebijakan Program Promoteur yg digembar-gemborkan oleh Institusi Kepolisian, bahkan peristiwa tersebut memperlihatkan posisi kelembagaan Institusi Kepolisian berada pada posisi nadir dalam merespon massa aksi yg terjadi kala itu.

Dalam setiap peristiwa Demonstrasi, termasuk Demonstrasi yang dilakukan Oleh elemen Mahasiswa se Kota Palu, Kamis 8 Oktober 2020 lalu, Institusi Kepolisian Wajib menghormati dan melindungi Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan berekspresi setiap anggota masyarakat tanpa diskriminasi, baik yg dilakukan langsung melalui unjuk rasa damai maupun melalui media cetak, karya seni, media elektronik maupun Media Sosial (Internet); Lebih jauh, Polri didalam melakukan pengamanan atas aksi penyampaian pendapat dan ekspresi, agar melakukaannya secara Proporsional, berimbang dan sesuai dengan keperluan, dengan mendahulukan Negosiasi dan Dialog.

Tindakan kekerasan dan intimidasi yang dilakukan aparat kepolisian terhadap wartawan tersebut, secara khusus tegas dan Nyata melanggar Undang-undang No.40/Tahun 1999 tentang Pers, sebagaimana yang diatur dan/atau ditegaskan dalam Pasal 8 UU Pers dinyatakan dalam menjalankan profesinya, jurnalis mendapat perlindungan hukum. Lebih jauh Pasal 18 menyatakan setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berkaitan menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.

Atas rangkaian tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian terhadap anggota massa aksi dari komponen Mahasiswa se Kota Palu serta terhadap Wartawan yg melakukan peliputan, kiranya sangat bijak dan elegan agar kiranya Kapolda Sulteng Irjend (Pol) Abdulrahman Baso, menyampaikan permohonan maaf kepada komponen massa aksi Mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri dan Suasta se Kota Palu serta kepada Organisasi Wartawan di Kota Palu;

Segera memerintahkan Dirpropam Polda Sulteng untuk melakukan penyelidikan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak kekerasan kepada tiga orang Wartawan yang sedang menjalankan tugas peliputan dan terhadap sejumlah anggota massa aksi dari elemen Mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri dan Suwasta se Kota Palu dalam Demonstrasi Penolakan Penetapan Undang-undang Omnibus law-Cipta Kerja; 

Langka Hukum secara tegas penting dilakukan oleh Kapolda Sulteng, baik memproses hukum secara Internal personel polisi yang melakukan kekerasan terhadap tiga wartawan yang sedang meliput aksi demonstrasi dan dari elemen massa aksi Mahasiswa menolak UU Cipta Kerja yang berakhir bentrok pada Kamis (8/10).

Kapolda juga harus memberikan punismen berupa mutasi bersifat Demosi kepada personil Polri yg telah bertindak berlebihan kepada Wartawan yang lakukan peliputan dan dari anggota massa aksi Mahasiswa dan Jika proses internal personel kepolisian dinyatakan terbukti bersalah, agar kiranya dan/atau sesegera mungkin ditindak lanjuti dalam mekanisme Hukum di Peradilan Umum, mengingat anggota Polri serta Institusi Polri bukanlah anggotan dan/atau Institusi Militer, hal tersebut menjadi penting dan strategis sebagai oembuktian bahwa di Institusi Kepolisian benar-benar melaksanakan Regormasi Birokrasi dan menjalankan kwbijakan dan Program Promoteur yang saban waktu digembar-gemborkan oleh Pejabat di Kepolisian.

Kapolda Sulteng segera memerintahkan pejabat yang menduduki jabatan dalam perangkat kelembagaan Polda Sulteng (jajaran Pejabat Utama Polda Sulteng) untuk memerintahkan anak buahnya dilapangan untuk menghentikan teror dan intimidasi yang hingga kini terus terjadi dan dialami oleh sejumlah anggota massa aksi Demonstrasi yg berakhir Chaos, Kamis 8 Oktober 2020 lalu utamanya dari elemen Mahasiswa. (re)

ARTIKEL TERKAIT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *