Pasar Baru Kota Baturaja OKU Kembali Sembrawut

Viewer : 75 Kali
IMG-20210318-WA0049
pasar baru Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu

Oku_Sumsel, Libasnews.co.id-

Kondisi dikawasan Pasar baru saat ini kembali semrawut karena banyaknya pedagang yang membuka lapak di sepanjang trotoar depan pasar Baru. Keberadaan lapak PKL tersebut membuat banyak warga berkerumun di trotoar sehingga menimbulkan kemacetan lalu-lintas. 

Pedagang kaki lima (PKL) berjualan di trotoar pasar baru Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatra Selatan,   Rabu  (17/3/2021) 

Lahan parkir pasar baru dan pasar atas yang saat ini sudah di sulap menjadi kios kios sehingga lahan parkir saat ini memakai bahu jalan.’ dulu di seputaran jalan kantor capil dan pariwisata itu terdapat perboden larangan parkir,begitu juga di area tugu batu pasar atas.

Awak medio kompirmasi ke direktur pasar melalui telpon seluler mengatakan kami sudah melayang kan surat ke instansi Pol Pp dan Dishub terkait penertipan. Namun belom ada tindakan sampai saat ini. 

Masalah perkotaan di pasar baru Baturaja Oku yang memperbolehkan pedagang kaki lima berjualan di atas trotoar Serta parkir yang semeraut menyalahi aturan yang berlaku. Lalu Awak media Kami kompir masi ke kepala dinas perhubungan untuk menanyakan hal ini malah no wA wartawan kami di Block oleh kadishub Oku begitu juga dengan Kasi prasarana dishub Oku.

Lapak lapak tersebut sudah di bangun secara permanen, yang menelan anggaran biaya yang tidak sedikit. Apakah seperti ini keindahan kota Baturaja. Yang membuat dan membangun los di atas trotoar dan Parkiran  yang semeraut seperti ini.

Terkait dengan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di trotoar masih ada aturan yang melarang dan harus dipatuhi. 

“Selama UU 38/2004 tentang Jalan dan UU  No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih berlaku, seluruh pemda se-Indonesia karena ini terkait UU, maka wajib mematuhi aturan yang melarang PKL berjualan trotoar,” berpedoman pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 03/PRT/M/2014, hal itu tidak sesuai karena peraturan menteri tersebut kedudukannya lebih rendah dari undang-undang sehingga permen perlu direvisi. 

Aturan hukum yang berlaku dan setiap kebijakannya di Kabupaten/Kota bisa ditiru oleh kota-kota lain di Indonesia meskipun itu melanggar hukum. Pasalnya, trotoar dibangun juga utamanya adalah untuk pejalan kaki, bukan untuk menampung PKL.  (Alv)

ARTIKEL TERKAIT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *