Terkesan “Siluman”, Proyek Drainase Poros Ussu Malili Dipertanyakan

Viewer : 538 Kali
IMG-20201007-WA0015
Proyek drainase jalan trans Sulawesi didesa Ussu, Malili, kabupaten Luwu Timur

Malili, Libasnews.co.id-

Proyek pembangunan drenase jalan poros trans Sulawesi yang berlokasi di desa Ussu Kec Malili, Kab, Luwu Timur Sulawesi selatan di soal.

Pasalnya, pekerjaan pembangunan drenase yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan itu diduga kuat tidak mengikuti bestek.

Berdasarkan pantaun awak media ini dilapangan, proyek tersebut pun terkesan “liar” karena tidak dilengkapi informasi sebagaimana lazimnya, seperti papan informasi/atau papan proyek dan juga Direksi keet yang biasanya berada dilokasi proyek.

Tidak adanya informasi seperti pemasangan papan proyek dilokasi kegiatan, akhirnya menimbulkan berbagai tanda tanya ditengah masyarakat, mulai dari besaran nilai dan sumber anggaran, batasan waktu pelaksanaannya, pihak yang bertanggung jawab dalam proyek tersebut, seperti konsultan perencana, kontraktor pelaksana, hingga konsultan pengawas.

Salah satu warga ussu yang daerahnya dilalui proyek pembangunan drainase tersebut pun mengaku heran dan bertanya-tanya, tentang sumber dan pelaksana proyek tersebut.

Ditemui dilokasi proyek, warga yang enggan namanya dipublikasikan ini mengaku mengetahui adanya proyek didaerahnya setelah para pekerja mulai berdatangan seiring dengan datangnya tumpukan material, hingga penutupan sebagian akses jalan dilokasi tersebut.

“Sampai sekarang saya kurang tau ini proyek darimana, berapa anggarannya, dan siapa penanggungjawabnya soalnya belum ada papan proyeknya, coba kita tanya ke kantor desa saja,” jelasnya sambil mengarahkan awak media menemui pejabat setempat.

Terpisah Kapala desa Ussu Rahmat saat di konfirmasi melalui telfon selulernya menjelaskan bahwa pekerjaan tersebut dari Balai Besar Jalan Nasional Sulawesi selatan.

“Kalau pekerjaan drainase itu bukan dari pemerintah desa, itu program padat karya dari Balai Besar Jalan Nasional langsung Sulsel, pelaksananya itu swakelola langsung, volume pekerjaannya kurang lebih sekitar 1200 meter.” terang kades Ussu.

“Kami didesa sifatnya hanya mengusulkan titik lokasi wilayah yang menjadi skala prioritas untuk pembangunan drenase, kalau pemanfaatan tenaga kerjanya itu dari masyarakat desa sendiri dan juga upah pekerja itu mereka sendiri yang bayarkan langsung kepekerja,” sambungnya.

Sementara itu, Nasrum yang disebut sebagai PPK pada proyek tersebut belum memberikan tanggapan. Nomor telepon selulernya pun tidak dapat dihubungi.

Selain menimbulkan kecurigaan hingga seolah memperkuat akan adanya pelanggaran dalam pekerjaan tersebut, tidak adanya papan informasi pada pekerjaan proyek tersebut diduga kuat telah menyalahi berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya Pepres No.70/2012 tentang perubahan kedua atas No.54/2010 tentang pengadaan barang dan jasa, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.29/PRT/M/2006 tentang pedoman persyaratan teknis bangunan gedung, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.12/PRT/M/2014 tentang penyelenggaraan sistem drainase perkotaan, hingga UU No.14/2008 tentang Keterbukaann Informasi Publik  dimana pemasangan papan proyek, termasuk dalam pekerjaan persiapan, dan juga merupakan implementasi azas transparansi sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam proses pengawasan pembangunan yang menggunakan keuangan negara, yang juga telah dijamin negara sebagai salah satu hak dan kewajiban tiap warga negara. (Arsad).

ARTIKEL TERKAIT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *