Tidak Transparan, Sejumlah OPD Mura Diduga Kakangi UU KIP

Viewer : 99 Kali
IMG-20210601-WA0005
Sejumlah OPD Mura diduga Kakangi UU KIP

Musi Rawas_Sumsel, Libasnews.co.id-

Menyikapi dari pada aksi beberapa waktu yang lalu, pihak pemkab dan gabungan LSM beserta ormas mengadakan audiensi dan mengadakan kesepakatan bersama, audiensi dilanjut pada hari ini senin, (31/05/2021).

Dalam audiensi itu ada berapa kepala OPD yang hadir, hampir sebagiannya perwakilan, pada hal dari hasil kesepakatan audiensi sebelumnya, pihak LSM dan Ormas meminta Agar dihadirkan kepala OPD Dan tidak diwakilkan, karena melihat dari hasil audiensi sebelumnya, tidak hadir nya kepala OPD di jadikan ajang alasan bahwa yang mengikuti audiensi tidk bisa mengambilkan keputusan karena itu bukan wewenang meraka, 

Namun sangat disayang sehingga menghasilkan kesepakatan yang tidak sesuai rencana, Alhasilnya tidak sesuai dan tidak seperti yang di harapkan dari Kesepakatan Pihak Pemda Yang diwakili Asisten lll Edi Iswanto Yang Berjanji Menghadirkan kepala OPD Sesuai permintaan Dari Gabungan LSM dan Ormas Pada Hari Kamis, 27/5/2021.

Pada kenyataan nya yang hadir pada hari ini Guna Beraudiensi Bersama Perwakilan Ormas Dan LSM, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pariwisata, Dan Dari pihak Dianas perkebunan Dan DPMPTSP Hanya perwakilan nya saja sehingga Tidak Dapat memutuskan Hasil dari Audiensi, 

Dari Kelima Kepala OPD Tiga Dihadirkan Kepala dinas Dan Dua Dihadiri Perwakilan Dengan Alasan Kepala dinas Sedang ada Tamu Kata Salah Seorang Perwakilan Dari Dinas Perkebunan 

“Pak kepala dinas Tidak Bisa Hadir Karna Lagi ada Tamu, Tidak Mungkin meninggalkan tamu,” Kata Salah Seorang PerWakilan Dinas Perkebunan Yang mengaku Menjabat Sebagai Kasi Didinas Tersebut.

Melihat Situasi Yang Tidak Sesuai Kesepakatan, Zainuri Selaku Ketua PKN Dan Sebagai Koordinator Bersama Rekan2 Membatalkan Audiensi Dan Membubarkan diri kluar dari Ruangan Asisten lll Tempat Berlangsungnya Audiensi.

“sepertinya aspirasi yang kami sampaikan selama ini di abaikan begitu saja oleh beberapa OPD tersebut, sepertinya OPD-OPD tersebut tidak berani memberikan dokumen laporan realisasi anggaran, dengan demikian menunjukkan OPD tersebut tidak berani transparan kepada masyarakat, sehingga menjadi pertanyaan besar bagi kami ada dengan OPD tersebut”. Tegas Zainuri

Di meja yang sama Alam Budi Kesuma, Selaku Ketua DPC Garda Muda Palapa Kabupaten Musi Rawas, mencurahkan kekesalannya terhadap pihak OPD, Apa yang menjadi tuntutan mereka tidak dapat disediakan, terkesan rahasia.

“Yang kami minta itu sekedar data penerimaan bantuan covid dan dokumen realisasi anggaran pada kegiatan tersebut, kami mempunyai dasar yaitu, UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, kalau hanya dokumen realisasi saya kira bukan informasi yang dikecualikan.

Kalau memang semuanya sudah diperiksa semua pihak, kenapa mesti ragu-ragu, tujuan kami jelas untuk bahan pembelajaran kami, untuk kontrol sosial, serta bahan pemberitaan kami, Insyallah akan kami pergunakan sesuai UU yang berlaku,” Tutupnya. (Zainuri)

ARTIKEL TERKAIT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *