Butuh Perhatian, Kondisi Petugas Pos Covid 19 “Mayoa”, Batas Sulsel-Sulteng Memprihatinkan

Viewer : 150 Kali
IMG-20200519-WA0022
Petugas Posko Covid 19 “Mayoa” dengan perlengkapan APD yang sangat minim. Tampak seorang petugas memegang Mi Instan “Sejati” sebagai konsumsi petugas.

Pamona Selatan_Poso_Sulteng, Libasnews.co.id –

Jelang idul fitri 1441H, tugas dan tanggungjawab Gugus Satuan Tugas, di Tapal Batas Sulawesi Tengah (Sulteng) dengan Sulawesi Selatan (Sulsel), tempatnya, Desa Manyoa, Kecamatan Pamona Selatan, kian bertamba berat.
Sementara Porsenil yang ditugaskan secara berzikir setiap harinya berjumlah 25 orang yang terdiri Petugas Dinas Kesehatan – PKM Pendolo dan Monyoa, Unsur TNI Kompi IV Batalyon B 714/SM Kodim 1307 Poso, Satuan Brigade Mobil (Brimob) Poso, Porsenil Polsek Pamona Selatan, Satpol PP, dan Jajaran Linmas Desa, hingga saat ini (18/05/20) belum juga mendapatkan anggaran operasional dari Gugus Satuan Tugas.
Seperti yang diungkapkan sejumlah porsenil yang enggan dipublikasikan namanya,  yang bertugas selama pos Covid-19 menjelaskan, bahwa selama mereka ditugaskan secara bergilir di pos pengamanan  Covid-19 di perbatasan Sulteng – Sulsel, perihal biaya akomodasi, transfortasi, hingga saat ini belum mereka dapatkan.
“Kami meminta perhatian Bupati Poso dan Gubernur Sulteng agar memperhatikan kondisi kami yang sedang bertugas di tapal batas ini. Bisa dibayangkan pak. Selama kami ditugaskan disisni secara bergilir setiap harinya 25 orang. Konsumsi kami hanya diberikan Mie Instan merek Sejati. Biaya akomodasi – transfortasi hingga konsumsi demi tugas kemanusiaan, kami yang tanggung sendiri” Keluhnya.
Disisi lain, porsenil Gugus Satuan Tugas itu, mengeluhkan persoalan fasilitas tempat Istrahat yang sangat sempit, fasilitas penerangan tidak memadai, dan kekurangan Alat Pelindung Diri (APD).
“Celakanya pasca kunjungan Bapak Gubernur,  lagi-lagi yang datang hanya Mie instan merk Sejati Pak. Parahnya lagi penerangan Posko tidak memadai. Perlengkapan APD serba kekurangan, sementara kita siaga 1×24 jam” imbuhnya yang diaminkan oleh seluruh porsenil yang sedang bertugas di tempat itu.
Pada Kesempatan itu, Kapolsek Pamona Selatan, Ipda Andhi Styawan S.Tr.K, saat ditemui ditempat itu membenarkan adanya keluhan porsenil yang bertugas di daerah itu yang menyasar kepada pengelola anggaran Covid-19.
Andhi Ditawan, dalam keterangannya kepada Libasnews.co.id, menyampaikan bahwa posko ditempat ini bukan kemauan yang diminta,  tapi karena kondisi covid-19 kita diharuskan membackup tenaga kesehatan yang betugas dilapangan.
“Ini Bukan keinginan kita,  tapi karena Petugas Kesehatan tidak punya otoritas menghentikan kendaraan, maka kita dari Kepolisian, Perhubungan, TNI dan Satpol PP diharuskan membackup tenaga kesehatan yang betugas di pos covid-19 batas ini. Adapun perihal anggaran Posko, hingga saat ini kita tidak mengetahui apa-apa,  seperti keluhan porsenil disini” terang Andhi Ditawan diamini sejumlah porsenil yang mendampinginya.
Terkait hal tersebut,  Direktur Eksekutif LSM Jaringan Advokasi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Indonesia (JARI INDONESIA), Andi Samsu  Alam,  SH,  S. Sos, yang lebih akrab disapa Andi, saat diminta tanggapan disela. Aktivitasnya, menyayangkan sikap penanggung jawab pengelolah anggaran covid-19, yang tidak tanggap dengan kondisi porsenil yang sedang bertugas dilapangan.
Bahkan masih kata Andi Samsu Alam, kondisi seperti ini akan menimbulkan Tanggapan multi tafsir, apabila lambat ditangani dan atas informasi tersebut, pihak LSM JARI INDONESIA akan melakukan investigasi dan penelusuran Alokasi anggaran Covid-19 di Kabupaten Poso.
“Kami prihatin dan menyayangkan sikap penanggung jawab pengelolaan anggaran Gugus Satuan Tugas. Semestinya porsenil Gugus Satuan Tugas yang ditugaskan ditempat di Batas itu, diprioritaskan, mengingat perbatasan ini merupakan gerbang vital arus masuk orang ke wilayah sulteng. Kalau kondisi petugas disana lambat ditangani, maka yang kita khawatirkan timbulnya tanggapan multi tafsir” kata Andi.
Selain itu,  Kata Andi Samsu Alam meminta kepada seluruh Komponen yang terkait dengan pengelolah anggaran covid-19 untuk menurunkan anggaran operasional guna menunjang kelangsungan aktivitas petugas di Tapal Batas tersebut.
“Kita berharap,  Pejabat pengelola anggaran covid-19, atau apapun sebutan lainnya, tanggap dengan kondisi porsenil yang bertugas disana. Mereka itu adalah garda terdepan yang butuh dukungan, bukan sebaliknya. Mereka itu adalah pejuang kemanusiaan yang butuh support amunisi yang cukup,  termasuk bahan makanan yang bergizi standar, alat pelindung diri standard dan akomodasi pendukung lainnya” tandas Andi.
Pertanyaan yang cukup keras pun datang dari Pengurus Pusat Lembaga Pemerhati dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (LPPM Indonesia).
Musnahar, sekretaris jenderal LPPM Indonesia bahkan mempertanyakan realisasi pengalokasian anggaran yang selama ini digembar-gemborkan.
Menurutnya, selain masyarakat yang kehilangan pekerjaan, serta tenaga medis, yang tidak kalah penting untuk mendapat perhatian khusus adalah mereka yang tengah bertugas di Pos Covid 19, terutama mereka yang bertugas didaerah perbatasan, baik batas kabupaten, maupun batas propinsi.
“Bisa dibayangkan, mereka dituntut menahan bahkan memeriksa setiap orang yang melintas dengan kondisi APD seadanya, sedangkan yang melintasi daerah tersebut orang dari berbagai daerah, bahkan bisa jadi berasal dari daerah yang sudah terpapar Covid 19,” jelas Musnahar dengan nada prihatin.
Lebih jauh Aktivist LSM yang dikenal getol dalam menyuarakan pemberantasan tindak pidana korupsi ini berulang kali mempertanyakan pengalokasian anggaran Covid 19.
“Kalau lihat kondisi para petugas diposko Covid 19 Mayoa, terutama soal perlengkapan APD dan konsumsinya, sangat berbanding terbalik dari cerita penganggaran dana penanggulangan Covid 19 yang selalu diumbar.” Sindirnya.
“Trus dikemanakan semua dana penanggulangan Covid 19 itu,” imbuhnya bertanya.
Dalam pandangannya, selain harus didukung APD yang memadai, para petugas dipos kesehatan hingga pos penjagaan seperti diperbatasan wilayah, harus didukung dengan bahan makanan yang bisa menunjang ketahanan tubuh, “Bahkan tidak berlebihan jika mereka disiapkan multivitamin. Jangan justru diberi makan mi instan, yang paling murah pula. Inikan sangat tidak sebanding dengan resikonya.” terang Musnahar.
Dirinya berharap, semoga dengan liputan para awak media ini membuat para pemangku kepentingan memperhatikan kondisi para petugas covid 19, terutama mereka yang ditugaskan ditempat yang rawan, seperti fasilitas kesehatan, hingga Pos Jaga diwiyah perbatasan.
Ditempat terpisah, Kasi Trantib Kecamatan Pamona Selatan, Salmon Pakeda, SH,  saat dikonfirmasi via phone seluler membenarkan kondisi tersebut,  selanjutnya meminta kepada unsur terkait agar dapat memperhatikan kondisi porsenil yang sedang bertugas di daerah itu. (As)
Petugas Posko Covid 19 “Mayoa”. Tampak seorang petugas dengan APD dan “jatah” makan yang memprihatinkan.
ARTIKEL TERKAIT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *