Kadis Kesehatan Morut Kecam Tudingan Yang Menyasar Dirinya Terkait E_Catalog Alkes 2018 Dan Pencairan Dana TPP Dokter CPNS RSUD Kolonodale

Viewer : 237 Kali
IMG-20200314-WA0021
Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty, Direktur Pengembangan Sistem Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI

Morut_Sulteng, Libasnews.co.id-

Kepala Dinas Kesehatan Morowali Utara (Morut), Sulawesi Tengah (Sulteng) Delnan Launde membantah adanya tudingan Praktek Bisbis lingkungan Dinas Kesehatan terkait pengadaan Alkes peruntukan sejumlah Puskesmas dan manipulasi data, serta memberdayakan Nepotisme di lingkup instansi Dinas Kesehatan Daerah Morut.

Tudingan Bisnis Pusaran Dinas dan Alkes Tidak sesuai dengan Spesifikasi.

Menanggapi issu yang diberitakan oknum Wartawan salah satu media lokal Nuansa Pos, Edisi 22 Desember 2019 lalu, yang memposisikan Delnan dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas, “Ditengarai menjadikan Pengadaan Alat Kesehatan tahun Anggaran 2018, sebagai ajang bisnis, sarat manipulasi, dan sebagai lahan garapan orang-orang dipusaran atas lingkungan dinasnya sendiri”

Delnan Launde, dalam kapasitasnya selaku Kepala Dinas Kesehatan, kepada awak media membantah sekaligus mengecam keras tudingan yang dialamatkan atas dirinya, instansi dan orang yang disekelilingnya.

“Saya tekankan bahwa, itu semuanya tidak benar. semua itu hoaks. Saya tidak tau apa maksudnya kok ada bisnis dipusaran Dinas Kesehatan apalagi yang namanya manipulasi data itu. Bisa tidak oknum wartawan itu membuktikan pemberitaan yang dibuat. Bagaimana kalau Dia tidak bisa buktikan itu. Kasian kan, jadinya fitna dan telah mencemarkan nama baik saya” tandas Delnan kepada sejumlah awak media di ruang kerjanya (14/03/20).

Tidak cukup itu saja, kata Delnan, “melalui penyebaran berita Hoaks itu, disebutkan bahwa menurut keterangan sejumlah sumber. mana, siapa sumber itu. Jangan sampai sumber yang dimaksud itu juga tidak memiliki kompetensi dalam hal itu” tutur Delnan.

Masih kata Delnan, “Spesifikasi pengadaan Alkes di Dinas Kesehatan Morut, tahun anggaran 2018 itu, kita proses dengan ketat berdasarkan petunjuk tekhnis pelaksanaan pengadaan Alkes Katalog Eletronik (E_Catalog, red) melalui usulan PKM yang merujuk kepada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dirunut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, serta Peraturan Kementrian Kesehatan Nomor 75 tahun 2016 tentang E_Catalog” terang Delnan.

Barang Pengadaan Alkes Yang Digudangkan
Terkait sangkaan atas pemberitaan Alkes tahun anggaran 2018 yang bermasalah menurut sumber pemberitaan yang dilansir melalui media lokal itu, sejumlah kepala Puskesmas dan Pustu Morowali Utara angkat bicara dan membantah tudingan tersebut bahwa itu tidak benar.

Kepala Puskesmas Baturube, Assidik Dg. Malureng, dan Kepala Pustu Woomparigi, Jusmawati, saat dikonfirmasi via phon seluler “Pengadaan Alkes yang kami terima di Puskesmas Baturube dalam keadaan baik dan standar Rumah Sakit semua. Kami sangat terbantu dengan adanya pengadaan Alkes itu dalam hal peningkatan pelayanan terhadap pasien” ungkap Assidik yang diamini oleh kepala Pustu Woomparigi, Jusmawati.

Bukan hanya itu, masih menurut Assidik, “sinyalemen adanya barang pengadaan Alkes yang digudangkan itu tidak benar. Justru sebaliknya, nanti setelah Ibu Delnan menjadi Kadis, baru Puskesmas ini mendapatkan Alkes yang Standar Rumah Sakit. Kami juga berharap untuk tahun selanjutnya sekiranya bantuan Alkes yang seperti ini kami bisa diprioritaskan. Imbuh Assidik.

Spesifikasi E_Catalog Berdasarkan Regulasi

Terkait masalah tersebut, Direktur Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Sodikin Sadek saat ditemui kru libasnews.co.id di jakarta (14/03/20) mengatakan ada banyak regulasi yang mengatur pengawasan alat kesehatan di Indonesia yang harus diperhatikan oleh para pemangku kepentingan.

Pada kesempatan itu, Sodikin di dampingi Direktur Pengembangan Sistem Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty juga membenarkan proses yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Morut.

“Setiap ruang gerak harus sesuai dengan regulasi dan ekanisme guna menjamin sediaan farmasi dan alat kesehatan aman, berkhasiat atau bermanfaat, bermutu, dan terjangkau ditambah lagi sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai dasar hukum yang menjadi mandat pertama kita yang mungkin sering ketemu dan saya itu hafal betul,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sodikin menyebutkan turunan dari UU tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan; dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Cara Distribusi Alat Kesehatan Yang Baik (CDAKB); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pemasukan Alat Kesehatan Melalui Mekanisme Jalur Khusus; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan Sistem Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty menambahkan, bahwa pengadaan obat, alkes, dan bahan medis habis pakai oleh fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta untuk program jaminan kesehatan wajib dilakukan melalui e-purchasing berdasarkan pada e-katalog

“Sistem e-katalog dan e-purchasing saat ini sudah berhasil mengefisienkan pengadaan obat, vaksin, dan alat kesehatan” tandas Gusti Agung.

Pembayaran TPP Dokter CPNS

Terkait dengan tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (TPP) yang menyasar dirinya sehubungan pencairan anggaran itu, Delnan menjelaskan bahwa hal tersebut adalah kewenangan penuh pihak Pengguna Anggaran RSUD Kolonadale dan tidak ada kaitannya dengan Dirinya.

“Kalau menyangkut tentang pemberian TPP Dokter CPNS di Rumah sakit Kolonadale, itu bukan rananya kami pak. Silahkan dikonfirmasi pada Pihak RSUD Kolonadale. Merekalah yang akan menjelaskan hal yang sebenarnya. Kami tidak bisa menginterpensi itu” kata Delnan.

Sementara masalah Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil, khusus dokter CPNS yang bertugas di Puskesmas itu, didasarkan pada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 37 tahun 2019, tentang tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Menurut keterangan Delnan, bahwa terkait TPP terhadap Dokter CPNS tidak dicairkan karena tidak termuat dalam Perbup Morut Nomor 37 tahun 2019.

Namun demikian pihaknya akan tetap mengadvokasi permasalahan tersebut, dan sebagai langkah Kongkrit Dia telah berkordinasi dengan Bupati Morut dan pihak Keuangan Daerah, selanjutnya akan mengupayakan semaksimal mungkin agar TPP dokter CPNS tersebut mendapatkan hasil yang maksimal.

“Kami sudah ajukan ke bahagian keuangan tapi ditolak, dengan alasan tidak ada dalam peraturan bupati Morut. Olehnya itu saya akan tetap berupaya semaksimal mungkin melakukan koordinasi agar TPP Para Dokter di Puskesmas itu dapat hasil yang maksimal” tutur Delnan.

Disisi lain, terkait pemberian Insentif di RSUD kolonadale, pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolonadale melalui Sekretaris RSUD, Saria, saat crew libasnews.co.id melakukan penelusuran lanjutan, bahwa terkait pembayaran insentif yang dilakukan terhadap Dokter CPNS itu, tidak ada kaitannya dengan Kadis Kesehatan, dan pembayaran itu sudah menjadi temuan Insfektorat.

“Kalau menyangkut tentang pembayaran insentif CPNS di RSUD Kolonadale, memang ada sekitar dua atau tiga orang CPNS yang kemarin mendapatkan, tapi itu murni kebijakan pihak rumah sakit. Sebab kita memang ada anggaran untuk itu. Namun pada kenyataannya setelah menjadi temuan Insfektorat, Maka semua Anggaran tersebut dikembalikan oleh penerima.” ungkap Saria,(Al)

ARTIKEL TERKAIT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *