Pembangunan Proyek Pengelolaan Limbah Di Malili Tak Miliki Ijin Lingkungan..?

Viewer : 418 Kali
Proyek Pembangunan IPLT di Luwu Timur yang tidak mengantongi izin lingkungan
Pembangunan proyek pengelolaan limbah di Malili yang diduga kuat tak miliki ijin lingkungan

Malili_Lutim, Libasnews.co.id-
Mega Proyek pembangunan IPAL berupa Instalasi Pengelolaan Air Lumpur Tinja yang berada didesa puncak indah kec, Malili kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan diduga kuat masalah.
Pasalnya mega proyek yang dikerjakan CV. Mulia Jaya Persada dengan nilai kontrak, Rp, 4.300,000,300 (Empat Milyar Tiga Ratus Juta Tiga Ratus Rupiah) ini tidak mengantongi ijin UKL/UPL.
Padahal, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, mega proyek yang dijadwalkan pelaksanaan kerjanya selama 180 hari kelender ini wajib mengantongi ijin UKL/UPL sebelum proyek tersebut berjalan.
Hal itu dapat dilihat dalam UU No. 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pasal 36, sedangkan sangsi pidana bagi pelanggar dapat dilihat pada pasal 109.
Sedangkan izin lingkungannya sendiri diatur berdasarkan peraturan pemerintah No.27/2012.
Jika melihat pemberitahuan yang tertera pada papan informasi, pelaksanaan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Lumpur Tinja ini dimulai ini sejatinya dimulai sejak 27/1/2020, namun dari hasil pantauan dilapangan diketahui bahwa proyek tersebut baru berjalan lebih kurang 2 bulan.
Sumber dana mega proyek pembangunan IPAL yang menghabiskan milyaran rupiah ini diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Tidak adanya UKL/UPL dalam proyek pembangunan IPAL tersebut diperkuat dengan pernyataan Nasir Dj, Kabid Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu timur.
Menurut Nasir Dj, hingga saat ini jangankan ijin, pengajuan permohonan pembuatan ijin untuk pembangunan mega proyek Instalasi Pengelolalan Lumpur Tinja (IPLT) yang kini sementara dibangun, belum ada.
“kami sampai saat ini sama sakali belum pernah menerima permohonan dokumen izin lingkungan terkait proyek tersebut” tegas Nasir Dj saat dikonfirmasi diruangannya rabu 30/6/2020.
Pernyataan Nasir Dj tersebut sangat bertolak belakang dengan pernyataan salah satu staf dinas PUPR Luwu Timur bernama Diana.
Saat dihubungi via telepon selulernya, staf yang dikonon kerap menjadi PPK dalam beberapa proyek di PUPR Luwu Timur ini meyakinkan bahwa proses pengurusan ijin UKL/UPL mega proyek pembangunan instalasi pengelolaan lumpur tinja yang berlokasi dikota Malili ini sementara dalam pengurusan.
Bahkan dirinya berupaya meyakinkan bahwa proses pengurusan UKL/UPL untuk proyek tersebut sudah masuk tahap finalilsasi.
“Sudah adami itu pak. Di DLH mi sekarang, jalan ji itu bukan tidak ada sementara proses. Finalisasi ji itu sidang lingkungan” jelasnya.
Anehnya, saat awak media ini kembali mencoba staf dinas PUPR Luwu Timur tersebut terkait pernyataan dinas lingkungan hidup, yang bersangkutan sudah tidak bisa dihubungi.
Menyikapi permasalahan tersebut, pihak Dinas Lingkungan Hidup Luwu Timur menegaskan akan menyurati pelaku usaha atau pihak pelaksana kegiatan guna menghentikan secara total kegiatan fisik di lapangan, sebelum menyusun dokumen Lingkungan. (Arsad/R1).

ARTIKEL TERKAIT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *