Rapat Koordinasi Pemutahiran Data Pelaksanaan Relokasi Pasca Bencana Sulteng

Viewer : 143 Kali
IMG-20200320-WA0015

Palu_Sulteng, Libasnews.co.id-

Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Asisten Adm. Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Prov.Sulawesi Tengah Dr.Ir.Bunga Elim Somba,M.Sc didampingi Ketua Satgas PUPR Dr.Ir.Arie Setiadi Moerwanto, Msc pimpin rapat koordinasi tentang pemutahiran data untuk menunjang pelaksanaan relokasi pasca bencana. Bertempat di Balai BPJN XIV Palu Nomor 10, hari Jumat (20/3) 2020.

Dalam laporannya, Ketua Harian Satgas PUPR Ir.Dedy Permadi,CES menyampaikan poin-poin terkait bahwa Kementerian PUPR menangani relokasi dari ZRB, Pemerintah daerah merupakan ujung tombak penyediaan hunian tetap dan kementerian PUPR mendukung pemerintah daerah. Ia pun menyampaikan bahwa Hunian tetap dibangun berdasarkan kebutuhan bukan perencanaan.

Lanjut Ia pun menjelaskan data hasil verifikasi dan validasi mengenai proses penyediaan hunian tetap yang menurutnya kementerian PUPR sudah menyelesaikan uji publik yang butuh konfirmasi dari pemerintah daerah dan penetapan secara bertahap untuk penerima hunian tetap melalui SK Bupati/Walikota.

“Hunian tetap yang sedang dalam proses pembangunan yaitu yaitu di Duyu dan Pombewe sebanyak 630 unit,”ujarnya.

Dalam paparanya Ketua Satgas PUPR Dr.Ir.Arie Setiadi Moerwanto, Msc menyampaikan Pada awalnya PUPR merencanakan akan membangun sekitar 11.148 rumah (Kemen. PUPR dan NGO), namun terkait dinamikan data dan keadaan di lapangan, maka akan membangun sesuai kebutuhan yang ada setelah dilakukan verifikasi dan uji publik saat ini kebutuhan huntap berjumlah 7.097, sehingga tidak ada huntap yang tidak dimanfaatkan.

Terkait Huntap Bangga, menurutnya perlu konfirmasi dimana warga terdampak bencana (WTB) bukan merupakan terdampak bencana awal apakah perlu ditetapkan menjadi hunian tetap atau tidak.

“Saat ini, kita dapat lock terlebih dahulu data yang final sehingga kita dapat melanjuti kepada perencanaan,”ucapnya.

Untuk kota Palu, data masih belum seluruhnya tervalidasi namun bisa difinalkan kelurahan yang sudah selesai dan akan dilakukan pertambahan waktu untuk validasi. Terkait WTB Kota Palu, pihaknya meminta waktu satu minggu untuk menyelesaikan pendataan dan Untuk mempercepat pembangunan, terkait lahan yang belum dibeli, dapat dibuatkan dahulu perjanjian terkait lahan.

“Terkait petobo, kita dapat melakukan land consolidation dikarenakan terdapat 777 calon penghuni yang sudah bersedia,” tuturnya.

Terakhir Ia pun mengusulkan agar pemda membuka loket untuk warga bisa melaporkan dan berkonsultasi dan Tim Kemen. PUPR akan membantu.

Selanjutnya Kepala Dinas PU Kab. Sigi Henri Rombe menyampaikan bahwa melihat kondisi saat ini, Bangga memiliki urgensi untuk segera dibangun hunian tetap meskipun bukan di daerah ZRB dan terkait peneriman bantuan stimulan, data masih berkembang, saat ini data sudah bertambah hingga 10.000 jiwa.

Selanjutnya Kepala Dinas Perkimtan Kab.Donggala menyampaikan bahwa Perlu koordinasi dengan BPBD, agar masyarakat tidak diberikan bantuan jika rumah mereka di daerah ZRB. Perlu ketegasan dalam menangani hal ini.

Selanjutnya Kepala Bidang BPBD Kota Palu M.Bambang menyampaikan terdapat warga yang menolak pindah, namun bukan menolak huntap. Mereka menolak karena lokasi yang tidak diinginkan.

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Tengah Ferdinand Kana LO,ST,MT menyampaikan perlu penegasan dan kejelasan terkait ZRB, sehingga tidak menjadi permasalahan terkait bantuan yang akan didapat dan BPPW sudah maksimal dalam melaksanakan fasilitasi.

“Saat ini kita bisa mengunci data yang ada, namun tidak menutup kemungkinan data akan bertambah,” sebutnya.

Ia pun menyampaikan bahwa pernah ditelpon oleh Bapak Gubernur Sulawesi Tengah terkait pemberhentian kegiatan di Petobo, ”sementara akan kita hentikan sambil menunggu kejelasan dari Pemkot Palu. Saat ini petobo belum memiliki penlok. Saat ini terdapat 210 bidang yang tumpeng tindih di 15 Ha lahan petobo. Hal ini cukup sulit untuk diurai,” katanya.

BPKP Prov.Sulteng Hary E.S menyampaikan data yang sudah ada sebaiknya di SK kan,”intinya masyarakat tidak menerima bantuan ganda,”ucapnya.

Kasrem 132/ Tadulako Sampang Sihotang menuturkan terkait data stimulan tahap 2 untuk kabupaten donggala, sesuai data yang diusulkan untuk menerima dana stimulan tahap 2 sebanyak 17.000 unit namun saat ini sudah berkembang menjadi 20.000 dengan asumsi bahwa rusak berat menurun dan rusak ringan meningkat, Ia pun meminta ada ketegasan dari bupati donggala melalui surat keputusan.

Terakhir, Asisten Adm. Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Prov.Sulawesi Tengah Dr.Ir.Bunga Elim Somba,M.Sc menyampaikan PUPR telah merencanakan pembangunan huntap 8000an huntap dan 3000 unit huntap melalui bantuan NGO sehingga terpenuhi kebutuhan sesuai rencana tetapi berdasarkan data validasi dan uji public hanya berjumlah 7.097 sehingga masih terbuka peluang untuk memenuhi target sesuai pesan Bapak Gubernur Sulawesi Tengah bahwa rencana tetap dilanjutkan tetapi harus sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dan dapat dihindari masyarakat yang menerima bantuan tumpang tindih, jika melihat data yang ada maka masih ada jumlah yang masih bisa ditambahkan. (Ro.Humas Protokol Setda Prov.Sulteng)

ARTIKEL TERKAIT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *