Sekretarias Dinkes Morut :  SK dan Gaji PTT Morut Tidaka Ada Kongkalikong

Viewer : 245 Kali
Sekretaris Dinkes Morut


Morut_Sulteng, Libasnews.co.id,-

Keterlambatan proses SK dan Pencairan gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang bertugas di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Morowali Utara (Morut), diakibatkan oleh situasi Pendemik covid-19, di daerah pasca meninggalnya Bupati Morut Aptriple Tumimomor.
Demikian penegasan yang disampaikan Sekretarias Dinkes Kabupaten Morowali Utara (Morut), Adi Purnomo, S. sos,  M.Si, kepada sejumlah awak Media diruang kerjanya, Senin, (4/5/20).
Pada kesempatan itu,  Adi Purnomo, S. Sos, M.Si, yang didampingi oleh Kasubag Keuangan Dinkes Morut Citrawati Tanga, A.MKL dan bendahara Dinkes Tri Silvana Rumapar, A.Mg, menjelaskan secara detail atas keterlambatan proses SK PTT tersebut.
“Sebelum Bupati meninggal, Draft SK itu sudah jadi pak, dan sehari sebelumnya saya sudah koordinasikan dengan Ibu Kadis Kesehatan tentang hal itu. Tinggal kita mau ajukan, tapi begitu pak Bupati meninggal, semua proses administrasi yang sedang dalam proses terpaksa terpending, karena Kita semua terpaksa fokus pada penanganan kasus covid-19. Jadi tidak ada unsur kesengajaan pak. Apalagi kita dituding ada kongkalikong” terang Adi Purnomo, yang diamini oleh Citramawati dan Tri Silvana Rumapar.
Pada kesempatan yang sama,  Citramawati juga menambahkan penjelaskan perihal keterlambatan proses penerimaan gaji PTT yang bertugas di sejumlah Puskesmas di daerah itu.
Menurut keterangan Citramawati, keterlambatan PTT menerima gajinya diakibatkan oleh keterlambatan pihak Kepala Puskesmas (Kapus) mengajukan SPMT sebagai rujukan untuk memproses pengajuan pencairan gaji PTT, sementara salah satu syarat utama pencarian itu adalah SPMT dan harus secara komprehensif.
“Keterlambatan petugas PTT menerima gajinya itu pak,  disebabkan karena lambatnya  SPMT rampung dari Puskesmas di wilayah Morowali Utara. Sebab kita tidak bisa memproses kalau masih ada yang belum masuk dari Puskesmas yang ada di Morut ini. Jadi harus kolektif” terang Citramawati.
Lanjut ditambakan “Kami sudah berulang kali menghubungi dan meminta kepada seluruh Kapus untuk melengkapi berkas SPMT PTT itu pak, karena kita tidak bisa memproses berkas pengajuan pencairan gaji mereka kalau masih ada yang belum rampung berkasnya. Dan itu nanti bulan kemarin baru rampung semuanya, setelah itu kami langsung ajukan ke Bahagian keuangan Daerah, dan hasilnya bulan kemarin juga semuanya sudah bisa menerima” imbuh Citramawati yang diamini oleh Tri Silvana.
Sementara terkait opini yang beredar di Media Sosial (Medsos) tentang tudingan adaya kongkalikong dan pemberdayaan suap dalam pencairan dana terhadap sejumlah PTT yang dialamatkan kepada instansi Dinkes Morut, Tri Silvana Rumpar, menampik dan menegaskan bahwa itu tidak benar.
“Bagaimana bisa pak, ada suap dan kongkalikong dengan gaji petugas PTT, sementara kami hanya mengelola dan memproses administrasi saja. Setelah kelengkapan bekas kami prefikasi dan kami anggap lengkap, berkasya,  pencairan gaji itu langsung ditransfer oleh Bendahara Daerah ke-rekening masing-masing yang bersangkutan” pungkas Tri Silvana Rampar.
Kapus Baturube,  Kecamatan Bungku Utara,  Morut,  Assidik Dg. mallureng, Amd.Kep. saat dikonfirmasi via phone seluler terkait hal tersebut, (4/5/20), membenarkan bahwa itu harus kolektif, dan masalah pencairan gaji PTT tersebut tidak lagi melalui Dinkes,  tetapi ditransfer langsung oleh Bendahara Daerah ke rekening penerima.
“Jadi memang kita harus akui itu bahwa keterlambatan gaji PTT itu disebabkan oleh keterlambatan pihak puskesmas merampungkan SPMT PTT itu. Karena itu memang tidak bisa diproses satu-satu, harus kolektif. Mengenai pencarian gaji PTT itu, tidak melalui Dinas Kesehatan lagi. Semuanya langsung ditransfer oleh Bendahara Daerah lewat rekening masing-masing penerima” terang Assidik Dg Malureng, yang diamini oleh Kapustu Woomparigi Jusmawati. (As/Rd).

ARTIKEL TERKAIT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *