Kajari “Disebut” Terlibat Dalam Perencanaan Pembangunan Gereja Katolik. Rauf Dewang : “Minta Tolong Jangan Dipaksakan”

Viewer : 294 Kali
IMG-20191025-WA0014

 

Berbagai elemen Masyarakat yang hadir dalam rapat dengar pendapat diaula kantor Desa Puncak Indah Malili

Malili, libasnews-
Rencana pembangunan Gereja Katolik Paroki St Yoshep Malili yang rencananya akan ditempatkan pada “Zona Perkantoran”, Luwu Timur, tepatnya disekitar jalan lingkar, desa puncak indah, kecamatan Malili, mendapatkan respon dan penolakan keras dari masyarakat Malili, khususnya yang berada didesa Puncak Indah.
Hal ini disampaikan sejumlah perwakilan masyarakat yang hadir dalam pertemuan di Aula Kantor Desa Puncak Indah, Jum’at,25/10/2019.
Dalam pertemuan yang dihadiri Perwakilan Pemkab Lutim, Forum Komunikasi Umat Beragama, Pemuka Agama, unsur TNI, FPI Lutim dan Kantor Kementerian Agama Lutim akhirnya melahirkan beberapa pernyataan yang salah satu diantaranya berupa penolakan masyarakat dalam pendirian rumah ibadah tersebut.
Dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa rencana pembangunan gereja tersebut tidak mengantongi ijin.
Hal lain yang cukup mencengangkan terungkap dalam pertemuan tersebut yakni adanya nama oknum pejabat teras kejari lutim yang disebut ikut andil dalam “upaya” memuluskan pendirian rumah ibadah umat katolik ini.
Yohanis Avilla, kepala kejaksaan negeri Luwu Timur, yang dikonfirmasi via pesan whatsapp terkait adanya tudingan keterlibatan kajari dalam upaya pemulusan pembangunan gereja Katolik St.Yosep pun berang.
Melalui pesan whatsapp, kepala kejaksaan negeri luwu timur ini dalam salah satu pesannya mengaku hanya meneruskan surat kepada kepala Desa Puncak Indah.
Dalam pesan yang cukup panjang tersebut, Yohanis Avilla menegaskan jika dirinya tidak pernah mendatangi kepala desa puncak indah dalam permasalahan yang kini sedang ramai diperbincangkan di kota Malili yang merupakan ibukota kabupaten luwu timur.
” saya tidak mendatangi kepala desa, tapi saya meneruskan surat sbg bahan kelengkapan izin ( tanda tangan warga muslim dan non muslim) yg menyatakan tidak keberatan ttg pendirian gereja dimaksud, yg surat pernyataan tsb harus diketahui dan ditandatangani oleh kepala desa, namun hampir 1 bulan tidak ada jawaban atau persetujuan ttg tanda tangan kepala desa hingga saat ini,” jelas Yohanis Avilla.
Dalam penjelasannya, kepala kejaksaan negeri luwu timur ini bahkan menuding kepala desa puncak indah tidak profesional dalam menjalankan tugasnya selaku pejabat publik.
Menurut Yohanis Avilla, surat “persetujuan masyarakat” untuk pendirian gereja hampir sebulan lamanya tidak balas oleh kepala desa puncak indah.
“Kalau kepala desa keberatan tidak mau tanda tangan, ya seharusnya menerbitkan surat dinas ttg tidak mau atau keberatan tanda tangannya, tdk hanya diam atau surat dikembalikan di bawah tangan, itu sebagai konsekwensi jawaban pejabat publik bkn jawaban yg sifatnya pribadi”, paparnya.
Selain itu, Yohanis Avilla juga menegaskan bahwa lokasi yang rencananya akan menjadi tempat pembangunan Gereja Katolik merupakan milik gereja.
“tempat rencana lokasi gereja yg akan didirikan, adalah tanah milik geteja,” terang Yohanis Avilla.
Yohanis Avilla pun membantah tudingan jika rencana pembangunan gereja tersebut dipaksakan.
Meski demikian, dalam salah satu pernyataannya, Yohanis Avilla yang kini berposisi sebagai penanggungjawab dikejaksaan negeri luwu timur ini mengakui bahwa rencana pembangunan gereja katolik St. Yosep saat ini masih dalam proses pengurusan izin. Yohanis Avilla pun “pasrah”, jika pemerintah daerah atau pihak berwenang lainnya tidak “mengijinkan”.
“jadi kalau pemerintah daerah atau pihak yg mempunyai kewenangan ttg pendirian ibadah secara tertulis dengan kajian peraturan tidak boleh dibangun gereja, ya tidak menjadi soal atau tdk menjadi masalah,” imbuhnya.
Terpisah, Cakir, Kepala Desa Puncak Indah dalam pernyataannya usai pertemuan diaula Kantor Desa Puncak Indah justru mengaku tidak mengetahui adanya rencana pembangunan gereja sebagaimana diterangkan kajari luwu timur.
Menurut Cakir, dirinya mengetahui permasalahan tersebut setelah “ribut” dimasyarakat.
Hal ini pulalah yang membuat Cakir selaku kepala desa akhirnya mengambil inisiatif membuat pertemuan dikantor desa dengan mengundang seluruh elemen masyarakat, khususnya yang berada dan berdomisili didesa puncak indah.
Cakir menegaskan, ia menggelar pertemuan ini untuk menjaga stabilitas desa. Selain itu, Cakir mengakui bahwa rencana Pembangunan Gereja tersebut sama sekali tidak diketahui Pemerintah Desa Puncak Indah.
”Kami Pemerintah Desa Puncak Indah tidak mengetahui ada rencana pembangunan Gereja, nanti ribut di masyarakat barulah kami tahu ada permasalahan. Olenya itu agar tidak menimbulkan perselisihan di masyarakat saya inisiatif membuat pertemuan ini agar jelas permasalaannya ” Ungkap Cakkir, sebagaimana dilansir ujungpandangpost.com, 25/10/2019.
Kepala Kantor Kementerian Agama Lutim, Muh. Nur Halik dalam pertemuan tersebut menjelaskan bahwa Pembangunan Rumah Ibadah tidak bisa di halangi selama memenuhi persyaratan.
“Olehnya itu Persyaratan yang sudah di atur SKB Menteri, khususnya nomor 8 dan 9 tahun 2006 harus dipenuhi. Jika tidak maka dianggap belum menenuhi syarat.” Jelas Muh. Nur Halik.
Penolakan pembangunan Gereja Katolik St.Yosep dikota Malili yang kini tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Malili datang dari Kyai Haji Swardi Ismail, Anggota DPRD Lutim dari PKS.
Kyai Haji Swardi Ismail dalam pernyataan sikapnya menegaskan bahwa rencana pembangunan rumah ibadah yang berlokasi tak jauh dari Jalan lingkar Malili menyalahi aturan, karena melanggar Tata Ruang yang sudah di tetapkan Pemkab Lutim.
”Lokasinya tidak tepat karena dalam aturan Tataruang Lutim di situ bukan tempat rumah ibadah melainkan kompleks perkantoran, dan harus diketahui jangan abaikan Pemerintah Desa setempat jika ada rumah ibadah yang ingin dibangun ” Terang Swardi Ismail, sebagaimana dilansir ujungpandangpos.com.
Penolakan yang tak kalah tegas datang dari Abd. Rauf Ladewang, ketua FPI Lutim.
Kepada awak media, Aktivist Front Pembela Islam yang akrab disapa Bang Rauf Dewang ini menegaskan, pembangunan Gereja tersebut ditolak demi terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Meskipun dibelakang ide pembangunan Gereja ini ada nama Kajari Lutim yang disebut -sebut terlibat, tetap saja tidak bisa diterima. Karena secara hukum persyartaannya belum terpenuhi.
”Minta tolong jangan dipaksakan, kalau di paksakan akan terjadi benturan, dan kami meminta pemerintah jangan benturkan sesama masyarakat.” Kata Rauf
Rauf Dewang meminta semua pihak untuk menahan diri sehingga mencegah terjadinya hal-hal yang bisa mengancam stabilitas keamanan didaerah yang masyarakatnya sudah dikenal “toleran” sejak dulu.
Melalui pesan whatsappnya, Rauf Dewang “menyentil” agar aparat penegak hukum yang tau, ataupun terlibat dalam persoalan ini untuk memberikan contoh, terutama dalam menghargai peraturan perundang-undangan yang telah ada.
“justru seharusnya memberi contoh bukan malah sebaliknya terkesan memaksakan padahal unsur regulasi belum terpenuhi sebagaimana yg diatur dalam SKB 2 Menteri jadi seolah-olah hal ini terkesan dipaksakan dgn melobi semua pihak yang dianggap dapat memuluskan pembangunan rumah ibadah tersebut.” Sentil Rauf Dewang. (Arsad).

ARTIKEL TERKAIT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *