KPM BPNT Morut Diduga Sarat Masalah. Kapolres Morut Bungkam, LSM JARI Indonesia Meminta Kapolda Turun Tangan

Viewer : 292 Kali
IMG-20200620-WA0001
Salah satu penerima manfaat KPM BPNT Morut

Morut_Sulteng, LibasNews.co.id –

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), keluhkan harga dan kwalitas bahan sembako yang disediakan oleh sejumlah E_Warung di Kabupaten Morowali Utara (Morut), Sulawesi Tengah (Sulteng).

Hal tersebut terungkap dari keterangan beberapa KPM di sejumlah Desa, saat crew LibasNews melakukan penelusuran pada sejumlah titik distribusi, di Wilayah Kecamatan Bungku Utara dan Mamosolato.

Arifin salah seorang KPM, Warga Desa Woomparigi Kecamatan Bungku Utara yang hingga saat ini belum mengambil jatahnya, sebab harga barang sembako yang di E_Warung terlalu mahal dibandingkan dengan harga yang dijual Kios di daerah tersebut.

“Bagaimana bisa pak, semua jenis bahan sembako yang disediakan E_Warung itu lebih mahal dari yang dijual normal. Pada hal kalau dilihat dari kualitas barangnya justru lebih jelek” ungkap Aripin.

Senada yang diungkapkan Suardi, anggota KPM Warga Desa Tokala Atas, Bungku Utara “Yang kami tau itu hanya menerima saja. berapa yang sudah disediakan oleh E_Warung, itulah yang kami ambil. Soalnya semuanya sudah dibungkus. Beras, kacang, dan telur itu semuanya langsung dibagikan setelah kartu kami digesek oleh E_Warung, tanpa diukur lagi” ungkap Suardi.

Lanjut Suardi menerangkan, “Kendati Kacangnya pecah-pecah, bahkan yang lalu itu pak sudah berulat, telurnya kecil-kecil, berasnya begitu, kami tetap ambil. Masalahnya kami diancam kalau tidak diambil, katanya uang kami hangus dan kartu kamipun akan dicabut pak” keluh Suardi.

Terkait kualitas beras, menurut keterangan salah seorang rekanan pengumpul beras langsung dari petani, Landra warga Desa Tambarabone, Kec. Bungku Utara, saat dikonfirmasi di Woomparigi, mengakui bahwa beras itu memang dibeli lansung dari Petani lokal, selanjutnya dijual ke Suplayer beras Eko Sulistio alias Mas Eko untuk KPM BPNT di Bungku Utara dan Mamosolato.

“Saya ditawarkan mas Eko kerja sama penyediaan beras itu. Saya beli dari Petani 400.000rupiah, saya jual ke Mas Eko 420.000rupih per sak ukuran 50kg. Beras itu saya langsung dapatkan dari petani. Kalau masalah harga yang Mas Eko jual ke KPM itu, saya tidak tau” dalih Landra.

Ditempat terpisah, Solihun warga Desa Woomparigi, yang sering menjual berasnya ke pedagang lokal mengakui, “Memang benar itu pak, mereka itu beli sama kami 400.000 per sak 50kg” kata Solihun.

Uriana secara terpisah saat dikonfirmasi terkait sumber dan harga barang di E_Warung Uriana menjelaskan, bahwa semua barang peruntukan KPM BPNT itu, didatangkan suplayer Mas Eko dan Suprapto yang telah ditentukan oleh Koordinator pendamping kabupaten, Junaidi.

“Barang itu didatangkan suplayer yang telah ditentukan oleh Pak Junaidi. Beras itu dari Mas Eko yang tinggalnya di SPC, telur dan Kacang itu dari Pakde Suprapto, Kami hanya menjual saja. barang itu semuanya sudah dikemas” Ungkap Uriana.

“Kalau telur saya jual harga di kios saya ini pak, 50.000 ribu/rak. Kalau sembako untuk KPM itu 60.000rupiah per rak. Ini atas perintah dari Junaidi” imbuhnya.

Ironisnya, selain barang yang didatangkan oleh suplayer yang telah ditentukan oleh Junaidi kualitasnya buruk, dipotok harga tinggi, takayal barang tersebut ditengarai kurang dari jumlah yang tertera pada daftar penerima yang ditandatangani oleh KPM.

Eko Sulistio saat ditemui di Desa Siliti beberapa waktu lalu mengakui bahwa harga barang di E_Warung terlampau tinggi harganya, namun disisi lain Ia mengelak atas tudingan yang menyasar dirinya sebagai penyebab tingginya harga barang yang dikeluarkan di E_Warung.

“Memang benar pak harga yang dipatok E_Warung itu terlampau tinggi. Saya pernah maminta kepada mereka untuk menurunkan harga mengikuti harga standar, tapi justru berbalik meminta lagi harga barang dari saya diturunkan. Kalau ada yang mengatakan saya penyebab harga tinggi, itu tidak benar” Pungkas Mas Eko.

Atas permasalahan tersebut, Ketua Cabang LSM JARI INDONESIA Aminudin Andi Makkatureng, berjanji akan mengawal permasalahan ini hingga tuntas, mengingat sifatnya telah merugikan rakyat miskin dan diduga kuat melibatkan banyak pihak.

“Kita meminta agar aparat penegak hukum dapat menjalankan fungsingnya secara proforsional, professional dan tidak tebang pilih. Kasus ini kami sudah sampaikan ke Pimpinan Pusat dibackup. Data full Baket itu sudah serahkan ke Atas. Kami tergantung apa kata pimpinan saat ini” tandas Aminudin (As).

ARTIKEL TERKAIT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *