KPU Musi Rawas : Pemilih Wajib Memiliki e-KTP

Viewer : 52 Kali
KPU Musi Rawas : Pemilih Wajib Memiliki e-KTP
KPU Musi Rawas : Pemilih Wajib Memiliki e-KTP

Musi Rawas_Sumsel, Libasnewa.co.id-

Dalam rangka pilkada 2020 kabupaten Musi Rawas yang akan di gelar pada tanggal 9 Desember 2020 pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Musi Rawas menegaskan bagi masyarakat untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati kabupaten Musi Rawas periode 2021/2026 harus memiliki KTP elektronik (e-KTP).

Syarifudin, SE, MM Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas Divisi Sosialisasi, Partisipasi, Masyarakat Dan SDM saat dikonfirmasi awak media, Peraturan Perundang-Undangan Pilkada Serentak ini bahwa Anak-anak tidak miliki e-KTP, sehingga tidak bisa dimasukkan dalam daftar pemilih. (4/12/2020).

Dan bagi Masyarakat yang ada di seluruh penjuru kabupaten Musi Rawas harus memiliki e-KTP agar bisa dimasukkan kedalam daftar pemilih sehingga dapat menggunakan hak pilihnya pada Pilkada.

Lanjutnya “Hal tersebut, sambung Syarifudin, guna mengantisipasi terjadi eksodus, warga luar daerah bisa milih di Kabupaten Mura. Pihaknya sudah memberikan himbauan ke PPK dan PPS supaya memperketat jangan sampai warga luar daerah bisa memilih.

“Bagi warga Mura yang merantau dan miliki e-ktp supaya pulang dan menggunakan hak suaranya,”imbaunya.

Selanjutnya, Syarifudin mengungkapkan pihaknya juga meminta bantuan kepada masyarakat yang mensosialisasikan Pilkada serentak tahun 2020, agar mencapai target partisipasi 77,5 persen dari jumlah DPT.

“Jika dilihat dari Pileg 2019, partisipasi pemilih target 75 persen dan terealisasi 86,3 persen. Namun, Pilkada dan Pileg berbeda sebab Pileg para kandidat getol mensosialisasikan supaya masyarakat datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya,”tuturnya.

Pilkada Mura tahun 2020 ini, lanjutnya, hanya dua kandidat yang berkontestan, jika kedua paslon lolos adminitrasi faktual. Tapi jika tidak memenuhi syarat, KPUD Mura meminta parpol untuk mengganti calon tersebut.

“Masa kampanye hanya selama 71 hari dan juga menerapkan Protkes Covid-19. Pertemuan dibolehkan dengan peserta 50 orang dalam sekali pertemuan tatap muka dengan masyarakat,” tutupnya. (Zainuri)

ARTIKEL TERKAIT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *