Pemkot dan DPRD Palopo Tandatangani MoU Rencana Perubahan RPJMD Kota Palopo

Viewer : 125 Kali
IMG-20201110-WA0008

 

Penandatanganan MoU rencana awal perubahan RPJMD kota palopo 2019-2023

 

Palopo, Libasnews.co.id-

Walikota Palopo Drs. H. Muh. Judas Amir, MH., bersama Ketua DPRD kota palopo, Hj. Nurhaenih, menandatangani nota kesepakatan bersama pemerintah kota palopo dan dewan perwakilan rakyat daerah kota palopo tentang rencana awal perubahan RPJMD kota palopo 3019-2023. Penandatanganan nota kesepakatan bersama itu digelar dalam rapat paripurna dprd yang dilaksanakan di ruang rapat paripurna dprd kota palopo, Selasa, (10/11/2020).

Dalam paripurna itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD kota palopo melalui pelapornya, Darmawati, menyampaikan laporan hasil pembahasan. Badan pembentukan perda dprd kota palopo terhadap rancangan awal perubahan RPJMD kota palopo 2018/2023 menyampaikan beberapa saran, yakni : 

1. Indikator kemiskinan agar menjadi perhatian serius pemkot palopo  

2. Menekankan pembangunan yang berwawasan lingkungan sebagainya sadar dan berencana, menggunakan sumber daya secara bijaksana dalam pembanguna yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup.

3. Sehubungan dengan imbas covid-19 terhadap kondisi perekonomian, baik PDRB maupun keuangan daerah maka diharapkan sektor-sektor pembangunan dan UMKM  untuk mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi di tengah pandemi covid-19.

Adapun pemerintah kota palopo dengan dprd kota palopo tentang rencana awal perubahan RPJMD kota palopo 2018-2023 menyepakati :

1. Melakukan perubahan peraturan daerah no 1 tahun 2019 tentang Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kota palopo 2018-2023 karena adanya perubahan regulasi baru yang mengatur tentang perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

2. Mengakomodir kebijakan pemerintah dalam  penanganan dampak pandemi covid-19 dikota palopo, terutama pada sistem jaminan kesehatan, perlindungan sosial dan peningkatan pemulihan ekonomi daerah yang belum tertuang dalam RPJMD 2018-2023.

3. Melakukan penyesuaian data dan inkonsistensi berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja RPJMD 2018-2023 oleh aparat pengawas internal pemerintahan (APIP) dalam penyusunan rkpj 2021.

Sementara itu, Walikota palopo dalam sambutannya pada kesempatan itu menyampikan terimakasih kepada dprd kota palopo atas sumbangsih saran dan pemikiran dalam pembahasan hingga penetapan nota kesepahaman rencana awal perubahan RPJMD kota palopo.

Walikota melanjutkan, Nota kesepakatan bersama itu akan menjadi dasar dalam tahapan berikutnya, yakni konsultasi terhadap konsistensi perencanaan nasional dan daerah melalui gubernur provinsi sulawesi selatan selaku wakil pemerintahan pusat di daerah, serta penyelengaraan Musrembang RPJMD dan pedoman dalam penyusunan renstra perangkat daerah lingkup pemkot palopo kemudian selanjutnya menjadi rancangan perubahan RPJMD yang akan diserahkan kembali ke DPRD untuk dibahas secara bersama sama dalam penetapan ranperda perubahan rpjmd kota palopo 2018-2023 

“Dengan adanya kesepakatan ini, kita dapat memanfaatkan seoptimal mungkin, seluruh tahapan rangkaian proses penyusunan rancangan awal hingga penetapan ranperda sesuai tahapan dan waktu yang kita harapkan bersama,” ujarnya. 

Paripurna ke-8 masa persidangan pertama tahun sidang 2020/2021 itu diawali dengan mengheningkan cipta kepada arwah para pahlawan.

Hadir juga pada paripurna itu, Wakil Walikota Palopo, DR. Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M. Si, Asisten dan sejumlah pimpinan perangkat daerah serta kepala kantor kementerian agama kota Palopo. (Hms/Agghacheno85)

ARTIKEL TERKAIT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *