Rakyat Menaruh Harapan di Pilkada 2020 Yang Akan Datang

Viewer : 71 Kali
Alvin Alhafiz
Alvin Alhafiz

Penulis : Alvin Alhafiz
Masyarakat memiliki harapan yang besar terhadap pilkada. Harapan akan terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik. Mereka ingin dengan pemimpin baru masyarakat menjadi sejahtera. Pendidikan serta keamanan terjamin. Masyarakat pintar dan cerdas. Keluarga sehat. Beribadah tenang. Dan, sejumlah harapan lainnya.

Maka pertanyaan mendasar yang harus kita jawab adalah mampukah pilkada membawa masyarakat menuju perubahan kondisi yang lebih baik? Bila kita melihat fakta sekarang setidaknya ada beberapa hal yang berkaitan persoalan pilkada.

Pertama, pemilu atau pilkada yang bertujuan untuk memilih kepala daerah yang nantinya dapat merealisasikan kebijakan pro rakyat. Namun, yang terjadi saat ini pilkada dipandang hanya menguatkan ekonomi politik oligarkis.

Artinya hanya orang-orang yang punya uang banyak atau dekat dengan orang-orang berduit yang mungkin terpilih. Akibatnya, ‘aspirasi’ yang paling pertama didengar oleh pejabat hasil Pemilu atau pilkada adalah suara para pemilik modal atau penyandang dana kampanye. Sementara, kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat akan sangat sulit direalisasikan.

Kedua, pilkada tidak menjamin dan sulit menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Karena, sebagaimana poin pertama, orang yang sebenarnya berkualitas, hanya karena tidak memiliki ‘mahar politik’ atau kendaraan politik. Tidak bisa maju sebagai kandidat. Bersaing dengan pasangan lain yang memiliki akses dana besar. Kalau pun calon independen disetujui elite di DPR bagaimana mungkin mengenalkan diri ke publik agar masyarakat memilihnya kalau tidak ada biaya kampanye dan sosialisasi?

Ketiga, pilkada tidak serta merta akan menghasilkan pemimpin yang betul-betul diinginkan oleh rakyat. Karena, hingga saat ini masyarakat hanya ‘dipaksa’ untuk memilih paket pasangan yang sudah ada. Yang sudah ditentukan oleh Partai Politik.

Bahkan, fenomena pencalonan eks pun muncul dalam pilkada yang sudah ditentukan oleh Partai Politik. Itulah sebabnya saat ini yang terjadi adalah ‘kedaulatan partai politik’, bukan kedaulatan rakyat. Jadi, sesungguhnya yang disebut demokrasi pun ternyata tidak demokratis juga.

Para kandidat dalam pemilu atau pilkada lazimnya harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Miliaran hingga puluhan miliar rupiah. Di sisi lain, menurut PP 109/2000 ditetapkan, gaji pokok gubernur Rp 3 juta per bulan. Jika ditambah dengan tunjangan-tunjangan, jumlahnya sekitar Rp 25 hingga 30 jutaan per bulan. Maka, kalaupun semua uang itu ditabung selama lima tahun tanpa dikurangi pengeluaran-pengeluaran pribadi maksimal uang yang terkumpul hanya Rp 1,8 miliar.

Lalu, mohon maaf mewakili pertanyaan banyak orang, “dari mana menutupi ‘mahar politik’, biaya kampanye, dan biaya lainnya kalau gaji yang diakumulasikan selama 5 tahun sekalipun, hanya 1,8 miliar?” Lalu, kapan waktu kepala daerah memikirkan urusan rakyat?

Kelima, pilkada dapat menciptakan potensi korupsi. Potensi korupsi dalam pilkada terjadi dalam bentuk penyalahgunaan anggaran negara, manipulasi dana kampanye, dan politik uang.”pilkada tahun ini sangat dekat waktunya sehingga beberapa persoalan termasuk pola korupsinya, bisa ditiru dalam pilkada”.

Potensi manipulasi dana kampanye terjadi karena longgarnya aturan. “Lemahnya aturan dikhawatirkan akan memudahkan masuknya aliran dana dari sumber haram ke rekening pemenangan kampanye pasangan calon. Kondisi ini akan diperparah dengan lumpuhnya pengawasan atas dana kampanye”.

Menentukan Kepala Daerah dalam Islam Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim, kepala daerah adalah jabatan yang ditunjuk oleh khalifah (Kepala Negara), tentu dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat.

Oleh karenanya, dalam Islam sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, kepala daerah ditunjuk oleh Kepala Negara. Dalam hal ini oleh Rasulullah SAW dan diteruskan oleh para khalifah setelah beliau. Ada beberapa hikmah, jika kepala daerah ditunjuk langsung oleh kepala Negara, diantaranya:

Pertama, biayanya pasti murah dan efisien, karena mungkin hanya memerlukan SK (Surat Keputusan) pengangkatan. Tidak ada ‘mahar politik’ dan tidak ada kampanye yang menghabiskan dana besar.

Kedua, akan terjadi sinkronisasi dan harmonisasi gerak langkah antara pemerintah pusat dengan daerah. Alasannya, orang yang menunjuk Kepala Negara pasti terlebih dahulu mengenal dan mengetahui orang yang ditunjuk. Minimal kapabilitas, pemahaman dan komitmennya. 

Di mana pun dan dalam hal apa pun kekompakan dan kesolitan tim apalagi dalam mengelola pemerintahan, adalah modal dasar untuk menjalankan pembangunan. Jika misalnya gubernur, karena tidak ditunjuk Kepala Negara, dan tidak merasa berada di bawah struktur Kepala Negara, sehingga berani mengabaikan kebijakan pimpinan yang tidak bertentangan dengan syariah. Lalu bagaimana mungkin pembangunan akan berjalan dengan baik?

Ada semacam anggapan, jika kepala daerah ditunjuk langsung, maka akan menghasilkan pemimpin yang tidak aspiratif. Perlu diketahui bahwa penunjukan kepala negara terhadap kepala daerah harus memperhatikan aspirasi masyarakat (sekali lagi, yang tidak bertentangan dengan syariah), sehingga bisa saja seorang kepala daerah diberhentikan atau diganti jika rakyat daerah tersebut tidak menyukainya atau karena kepala daerah tersebut melakukan pelanggaran. wakil rakyat di daerah, tentang misalnya ketidak layakan seorang kepala daerah maka mengharuskan kepala Negara untuk mencopot kepala daerah tersebut karena pengaduan masyarakat.

Oleh karena itu, penunjukan kepala daerah oleh kepala negara bukan berarti tidak bisa diganggu gugat dan mengenyampingkan aspirasi serta pengaduan rakyat.

Sebaliknya tidak seperti sekarang memilih pemimpin dengan biaya yang mahal harganya. Bukan hanya anggaran yang terbuang percuma. Tetapi, banyak kepentingan yang dipertaruhkan. Saat ini marilah kita tengok gubernur atau bupati dan walikota yang katanya hasil pilihan rakyat.

Inilah buah dari sistem sekuler demokrasi yang melahirkan penguasa dari produk pilkada. Sudah mengeluarkan biaya mahal dan membebani keuangan negara namun hasilnya adalah pemerintahan yang korup serta tidak peka atau peduli pada rakyat.

Lalu, jika ada kepala daerah yang memperlakukan rakyatnya seperti itu, dan kita memprotesnya, boleh jadi dia kepala daerah itu akan mengatakan, “mohon maaf, saya adalah gubernur atau walikota pilihan rakyat, jika anda tidak senang kepada saya, maka tunggu saja lima tahun lagi. Pilihlah lagi pemimpin yang mau menuruti keinginan anda”.

Sekarang saatnya berpikir untuk masa depan. Pilihlah pemimpin yang benar dan amanah untuk masa depan yang ingin anda ciptakan. Tentunya kepemimpinan yang amanah serta benar hanya akan didapatkan dalam sistem yang benar pula. Itulah sistem syariah Islam. untuk itu mari kita semua memperjuangkan tegaknya Syariah Islam secara kaffah dalam wadah Khilafah Islamiyah.

ARTIKEL TERKAIT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *